FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pengamat psikologi politik sekaligus akademisi UNM, M Rhesa menegaskan, bila seorang bakal calon gubernur merasa tak mampu merayu partai, maka UU memberi mereka alternatif dengan memakai jalur independen.

“Silahkan kumpulkan KTP warga. Dan kalau memang merasa didukung penuh oleh masyarakat, pastilah rakyat berbondong-bondong dengan sukarela menyetor KTP-nya," tandasnya.

Dia mencontohkan, kasus Ahok ketika ikut Pilkada DKI Jakarta dengan memakai jalur independen. Dan berhasil mencukupi jumlah yang dipersyaratkan. Namun, lanjutnya, ini tidak dilakukan dan semuanya menggantungkan diri ke partai. Jadi bakal calon harusnya sudah bisa menyikapi ini dengan dewasa.

Ketika ditanya soal partai politik (parpol) yang ogah memberi dukungan, M. Rhesa menilai bahwa hal itu bisa terjadi karena berbagai pertimbangan internal dari parpol.

"Partai politik itu punya pengalaman panjang dalam ikut berkontestasi di pemilihan umum. Mereka punya hitung-hitungannya masing-masing di politik, punya strategi pemenangan serta punya analisa yang dalam menentukan bakal calon," lanjutnya.

Jadi, bisa saja pertimbangan partai itu terkait loyalitas. Berpotensi menciptakan konflik dan musuh atau dinilai banyak terganjal masalah hukum. Berat bila calon sampai pernah bermasalah dengan tokoh-tokoh seperti Jusuf Kalla, Aksa Mahmud, Ilham Siradjuddin, SYL, Iwan Aras, Ahmad Ali.

“Semua itu pasti menjadi pertimbangan parpol dalam menjatuhkan dukungannya. Apalagi bila elektabilitas kandidat tertentu tidak cukup kompetitif menurut berbagai hasil survei," katanya.