Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, yang beranggotakan gabungan legislator Gerindra, Perindo, dan Partai Berkarya di DPRD Jember, Jawa Timur, menyetujui pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD 2023 menjadi peraturan daerah dengan berat hati.

“Jujur, kami masih menyimpan banyak catatan penting terkait dengan jawaban bupati atas pandangan umum kami. Khususnya berkaitan dengan pelaksanaan janji-janji politik yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan fakta-fakta yang terjadi saat ini,” kata Siswono, juru bicara Fraksi GIB, dalam sidang paripurna LPP APBD 2023 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (10/6/2024).

Fraksi GIB menilai penjelasan dan jawaban yang disampaikan Bupati Hendy terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan parlemen hanya retorika dan tidak sesuai fakta. “Padahal, kenyataan itulah yang kami dan masyarakat rasakan dengan penuh keperihatinan yang sangat mendalam dan membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Siswono.

Fraksi GIB memahami kekurangan dan kelemahan Bupati Hendy dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Jember. “Khususnya terkait temuan BPK perihal kesalahan penempatan pos belanja barang dan jasa, serta kesalahan dalam penyusunan anggaran,” kata Siswono.

Menurut Siswono, pengakuan kesalahan yang dilontarkan Hendy beberapa waktu lalu membuktikan ketidakmampuan memimpin tugas dan fungsi jajaran birokrasi. “Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” katanya.

“Bisa jadi, kesalahan itu dianggap kecil. Namun, jika ini tidak menjadi temuan BPK dan kami tidak mengingatkan, maka kami yakin kesalahan yang sama akan terus berulang dan ini sangat membahayakan,” tambah Siswono.

Siswono juga meminta bupati melihat kemampuan dan kekuatan anggaran Jember untuk memenuhi program kesehatan gratis Jember Pasti Keren atau JPK. Bupati mengupayakan tambahan anggaran melalui Perubahan APBD 2024.

“Padahal, serapan APBD awal ini saja sudah sangat rendah, karena bayang-bayang aparat penegak hukum yang mengincar dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran,” kata Siswono.

Fraksi GIB setuju dengan penambahan anggaran untuk kepentingan masyarakat. “Tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak tepat dan transparan, justru itu akan berdampak jauh lebih fatal baik secara hukum maupun terhadap kepentingan program-program lainnya,” kata Siswono.

Siswono lantas mencontohkan program bantuan sosial dalam bentuk barang atau sembako yang melekat pada sejumlah organisasi perangkat daerah. “Kami sangat tidak ingin program bansos dibuat hanya untuk sarana membangun pencitraan semata,” katanya.

Siswono mengingatkan Bupati Hendy, agar data penerima bansos disampaikan kepada DPRD sesuai arahan Komisi pemberantasan Korupsi. “Bukan kami yang harus mendatangi satu demi satu OPD dan mengemis data bansos. Sekali lagi, mohon sampaikan seluruh data penerima bansos itu kepada kami, dan kami akan awasi seksama agar tepat sasaran dan manfaatnya,” katanya.

Fraksi GIB juga menyarankan kepada Bupati Hendy agar tidak membiarkan pejabat organisasi perangkat daerag yang berurusan dengan aparat penegak hukum berjalan sendiri. “Setidaknya ada pendampingan dan support moral kepada anak buahn, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari sistem pemerintahan,” kata Siswono.

“Ke depan, kita membutuhkan pemimpin yang mampu berkomunikasi, berkoordinasi, dan membangun sistem ini dengan baik dan penuh cinta. Bukan saja dengan anak buah atau jajarannya, melainkan juga dengan lembaga-lembaga di atasnya,” kata Siswono.

Lebih lanjut, Fraksi GIB sangat memperihatinkan aksi penolakan elemen masyarakat terhadap revitalisasi alun-alun Jember yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah. “Apalagi, penolakan itu terjadi di tengah situasi banyaknya pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang berurusan dengan aparat pengak hukum,” kata Siswono.

“Rehab alun-alun juga terjadi saat petani kesulitan pupuk. Menghamburkan anggaran untuk mempercantik alun-alun, saat memiliki hutang JPK di tiga rumah sakit. Sejak awal kami terus menerus menggaungkan pentingnya APBD yang pro rakyat, bukan pro pejabat,” kata Siswono.

Fraksi GIB ingin APBD Jember digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Oleh karena itu, kami ingin pastikan bahwa kepemimpinan Jember ke depan harus betul-betul yang mengerti kebutuhan rakyat, peduli dengan rakyat, punya solusi kemakmuran untuk rakyat. Bukan kepemimpinan yang hanya pandai beretorika, tetapi tidak mampu memberikan solusi untuk rakyat,” kata Siswono. [wir]