Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti putusan hakim Mahkamah Agung (MA) yang meminta pengembalian barang bukti aset milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT). Kasatgas Penuntutan KPK Wawan Yunarwanto menyatakan MA tidak memberikan alasan yang jelas terkait keputusan tersebut.

Wawan menjelaskan ketika KPK mengajukan kasasi ke MA dalam perkara RAT, KPK telah memberikan argumen hukum yang jelas dan mendetail berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan. Bukti-bukti tersebut meliputi keterangan saksi dan dokumen yang menunjukkan tindakan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh RAT.

"Seyogyanya aset-aset yang dirampas untuk negara dalam tuntutan tim jaksa didasarkan pada prinsip 'crime doesn’t pay', yang artinya jangan sampai para pelaku tindak pidana korupsi dapat menikmati hasil dari kejahatan yang digunakannya dan dapat digunakan sebagai modal kejahatan baru," ujar Wawan Yunarwanto dalam pernyataan resmi yang diterima pada Kamis (25/7/2024).

KPK tetap yakin barang bukti aset milik RAT berasal dari hasil korupsi dan TPPU. Beberapa aset yang menjadi barang bukti termasuk tiga bidang tanah dan bangunan di Umbulharjo, Yogyakarta, satu bidang tanah dan bangunan di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, serta satu bidang tanah di Depok, Sleman.

"Kami mencatat amar putusan tingkat pertama dan kedua terkait pengembalian aset-aset tersebut bertentangan dengan pertimbangan yang disusun oleh majelis hakim," jelas Wawan.

Wawan juga menambahkan tim jaksa yakin dapat membuktikan bahwa harta yang dimiliki terdakwa secara sadar disamarkan menggunakan nama ibunya, menunjukkan adanya niat untuk menyembunyikan asal-usul aset tersebut.