Sebelumnya, sejumlah pendukung Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat ini mulai masuk ke Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ada yang ditempatkan di Kementerian hingga di jajaran petinggi BUMN.

Diantaranya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero), lalu Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN.

Selanjutnya, Erick Thohir juga menunjuk Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Dimana, orang-orang tersebut merupakan bagian dari menunjuk Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga, mengatakan hal itu membuktikan adanya kesinambungan transisi antara Pemerintahan Jokowi dengan Prabowo di masa mendatang.

"Baru kali ini berkesenambungan pemerintahnya, belum pernah terjadi kesenambungan yang selancar ini sepanjang Indonesia Merdeka," kata Arya saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, Arya menegaskan masuknya sejumlah wajah baru di BUMN bukanlah praktik bagi-bagi jabatan pasca terpilihnya Prabowo Subianto. Melainkan, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Artinya, BUMN mengikuti arahan dari Pemerintah. Sehingga wajar jika terjadi kesinambungan antara Pemerintahan lama dengan Pemerintahan baru mendatang untuk mengelola BUMN.

"Termasuk BUMN yang di dalamnya adalah, kepemilikannya adalah pemerintah. BUMN sahamnya. Maka wajar pemerintah ikut campur di urusan yang namanya BUMN," pungkasnya.