PIKIRAN RAKYAT - Perdana Menteri Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu mengisyaratkan penolakan atas usul perubahan kebijakan di situs suci Yerusalem, di mana Al Aqsa berada. Pasalnya, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan yang pro-pemukim, Itamar Ben-Gvir membolehkan kaum Yahudi berdoa dan salat di sana.

Usai menteri kabinet sayap kanan itu secara sepihak mengizinkan orang-orang Yahudi berdoa di sana, Netanyahu menegaskan tak bisa begitu. Ia menekankan bahwa kebijakan di situs tersebut tidak berubah. Artinya, Yahudi hanya bisa berkunjung, sebagaimana kebijakan yang ada.

“Kebijakan Israel dalam mempertahankan status quo di Bukit Bait Suci (situs Al Aqsa) belum berubah dan tidak akan berubah,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan dari Washington, beberapa jam sebelum dia dijadwalkan berpidato di Kongres AS.

Sebelumnya, Rabu, 24 Juli 2024, Ben Gvir mengatakan kepada parlemen, "saya adalah eselon politik, dan eselon politik mengizinkan doa Yahudi di Temple Mount."

Untuk diketahui, kompleks yang terletak di Kota Tua Yerusalem itu merupakan tempat suci ketiga umat Islam, Masjid Al-Aqsa, dan juga dihormati dalam Yudaisme sebagai Temple Mount, sisa dari dua kuil kuno menurut kepercayaan mereka.

Berdasarkan pengaturan “status quo” yang telah berlangsung puluhan tahun dengan otoritas Muslim, Israel hanya mengizinkan orang Yahudi untuk berkunjung tetapi tidak bisa melakukan salat.

Situs ini merupakan jantung konflik Israel-Palestina, sehingga dugaan bahwa Israel akan mengubah peraturan mengenai ketaatan beragama di sana telah menyebabkan kekerasan di masa lalu.

Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menanggapi Ben-Gvir di X (dulu Twitter). "Ada seorang pyromaniac (penyakit mental di mana penderita senang menyulut api konflik) yang duduk di pemerintahan Israel dan mencoba mengobarkan (perang) Timur Tengah," ujarnya.

Sejak membawa Ben-Gvir ke dalam pemerintahan pada tahun 2022, Netanyahu telah menolak banyak gagasannya. Sejak serangan 7 Oktober di kota-kota Israel yang memicu perang di Gaza, Ben-Gvir telah dikeluarkan dari kabinet perang pengambilan keputusan Netanyahu.

Gallant mengatakan, dia keberatan memberikan kursi kepada Ben-Gvir. Sebagai tanggapannya, Ben-Gvir lantas mengatakan Gallant mendorong kesepakatan yang tidak bertanggung jawab dengan berdamai tanpa mengalahkan Hamas. Itu menurutnya jelas merugikan Israel.

Selama beberapa bulan terakhir, Ben-Gvir juga aktif menyuarakan keberatan terhadap proposal gencatan senjata oleh Amerika Serikat (AS), menyerukan agar Israel secara permanen menduduki dan menetap di wilayah kantong Palestina dan telah mengeluarkan ancaman untuk menjatuhkan pemerintahan Netanyahu jika mereka mengakhiri perang. ***