PIKIRAN RAKYAT - Sehari sebelum Perdana Menteri Israel Netanyahu berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat, 400 Yahudi berkumpul di Washington untuk melakukan unjuk rasa.

Pergerakan massa ini, turut dilaporkan oleh advokasi Yahudi Amerika Jewish Voice for Peace pada Selasa, waktu setempat.

Mereka mengancam pergi dari lokasi demonstrasi sebelum sampai pemerintah AS berhenti mensponsori Israel penjajah.

"Sekitar 400 Yahudi Amerika menandai kedatangan Netanyahu dengan menolak meninggalkan Kongres sampai pemerintah kita mendengarkan kehendak rakyat dan berhenti membekali senjata Israel!" kata kelompok advokasi tersebut.

Para pengunjuk rasa juga tampak membawa beberapa spanduk yang jelas menuntut penghentian genosida dan dukungan AS pada sang penjajah.

"Yahudi kepada Biden: Berhenti Memperlengkapi Senjata Israel," katanya.

Kelompok advokasi Yahudi menegaskan, pihaknya tak sudi jika pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk merampas hak hidup orang banyak.

"Sehari sebelum Perdana Menteri Israel Netanyahu berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres dan beberapa hari sebelum pertemuannya dengan Presiden Joe Biden, kami di sini untuk menuntut embargo senjata SEKARANG. Kami menolak pajak kami terus digunakan untuk mendanai genosida," tuturnya.

Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengumumkan akan mengunjungi Qatar akhir pekan untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera.

"Netanyahu mengadakan diskusi panjang pada hari Minggu dengan anggota tim negosiasi dan pejabat senior keamanan mengenai sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza," kata Kantor Perdana Menteri Israel.

Kabarnya, delegasi Israel penjajah yang akan dikirim ke Qatar dikepalai oleh Mossad David Barnea.

Kendati demikian, hingga saat ini lokasi pembicaraan belum ditentukan.

Di samping itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyambut baik keputusan Netanyahu untuk kembali menghadiri perundingan setelah hampir dua minggu.

“Ada peluang terbatas bagi kesepakatan untuk membebaskan para sandera,” ujar Gallant di X, sebelumnya Twitter.

“Bahkan jika ada perbedaan pendapat, seluruh lembaga keamanan mendukung Anda dalam misi untuk mencapai kesepakatan," tuturnya.

Mahkamah tertinggi di dunia, Mahkamah Internasional (ICJ) akhirnya ketok palu, putuskan bahwa Israel merupakan penjajah di wilayah Palestina. Pendudukan mereka ditetapkan telah melanggar hukum, sehingga ICJ memerintahkan negara tersebut menghentikan apartheid dan memberikan ganti rugi atas seluruh kerusakan yang terjadi.

Keputusan disahkan pada Sabtu, 20 Juli 2024. Kesimpulannya, pendudukan Israel di wilayah Palestina termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur adalah ilegal menurut hukum internasional.

“Ilegalitas ini berkaitan dengan keseluruhan wilayah Palestina yang diduduki Israel pada tahun 1967,” kata pengadilan, dikutip dari Reuters, Sabtu, 20 Juli 2024.

"Keputusan tersebut juga mengharuskan negara-negara dan organisasi pihak ketiga seperti PBB untuk mengakui keputusan tersebut dan tidak memberikan bantuan atau bantuan," demikian pengadilan memutuskan.

Diketahui dan diyakini ICJ, Israel telah menduduki sebagian Wilayah Palestina sejak tahun 1967 dan telah berulang kali mengizinkan pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat. Padahal, sebelumnya tindakan itu dinyatakan melanggar hukum menurut hukum internasional oleh ICJ dalam keputusan tahun 2004.

Keputusan yang diambil hari Sabtu tersebut terpisah dari kasus genosida yang tempo lalu diajukan oleh Afrika Selatan, terkait invasi Israel ke Gaza.***