Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sedianya akan diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wilayah Jawa Timur.

Pemeriksaan dijadwalkan di Gedung merah putih KPK pada Jumat 19 Juli 2024. Namun, Hasto tidak memenuhi panggilan tersebut.

Terkait hal ini, Hasto memberikan penjelasan. Dia berdalih, tidak mengetahui adanya jadwal pemeriksaan dari KPK. Sementara itu, Hasto mengatakan, surat panggilan dari KPK baru diketahui pada Sabtu pagi.

"Saya sendiri baru tau pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tau," kata Hasto di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya di Gedung KPK. Kebetulan, kata Hasto pada saat bersamaan juga sedang pimpin rapat terkait pilkada.

"Kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan, siap hadir bilamana ada panggilan dari KPK. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan korupsi.

"Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tandas dia.