PIKIRAN RAKYAT - Parlemen Israel Penjajah (Knesset) hendak membuat rancangan undang-undang (RUU), yang menyatakan bahwa Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) adalah organisasi teroris.

Senin, 22 Juli 2024, parlemen memberikan persetujuan awal terhadap rancangan tersebut, dan menyepakati usul untuk memutus hubungan sepenuhnya bersama badan tersebut.

Pemungutan suara menentang organisasi bantuan utama PBB untuk Palestina itu disebut-sebut sebagai langkah terbaru Israel meminta tanggung jawab. Sebab, menurut para pemimpin Israel, UNRWA selama ini bekerja sama dengan gerakan Islam Hamas di Gaza.

RUU tersebut disetujui dalam pembahasan pertama dan akan dikembalikan ke komite urusan luar negeri serta pertahanan, untuk pembahasan lebih lanjut. Demikian laporan layanan informasi Knesset.

Sponsor RUU tersebut, Yulia Malinovsky, menggambarkan UNRWA sebagai kolom kelima di Israel. Belum jelas apa yang dirujuk dengan istilah tersebut.

Adapun, tugas UNRWA sejak dibentuk adalah untuk memberikan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Sejak ketegangan 7 Oktober meledak, hubungan UNRWA dan Israel Penjajah kian memburuk, sehingga Knesset berulang kali menyerukan agar UNRWA segera dibubarkan.

“Ini merupakan upaya lain dalam kampanye (Israel) yang lebih luas, untuk membubarkan badan tersebut. Langkah-langkah seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah PBB," kata juru bicara UNRWA, Juliette Touma.

Israel mengatakan, ratusan staf UNRWA merupakan anggota kelompok teroris, termasuk Hamas dan Jihad Islam, namun belum memberikan bukti apapun dalam tinjauan PBB.

Sejak tudingan teroris muncul dari Israel, beberapa negara donor bahkan telah menghentikan pendanaan untuk UNRWA. Namun, banyak negara yang membatalkan keputusan tersebut, termasuk Inggris yang pekan lalu mengatakan akan tetap melanjutkan pendanaan.

Baik Hamas maupun Otoritas Palestina mengutuk pemungutan suara di Knesset terkait UNRWA. Sementara itu, Hussein Al-Sheikh, sekutu senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas, meminta masyarakat internasional agar menolak upaya pembubaran lembaga tersebut. ***