Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam untuk menanggapi isu terkait dengan Revisi Undang-Undang atau RUU TNI dan Polri yang menjadi sorotan publik.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta wartawan menanyakan hal itu kepada parlemen dan kementerian terkait.

"Coba ditanyakan ke DPR, tanyakan ke Menkopolhukam," ujarnya usai meresmikan turnamen sepak bola Piala Presiden Tahun 2024 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (19/7/2024).

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko buka suara mengenai draf revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang tengah menuai polemik di masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak pernah menutup telinga untuk menerima setiap aspirasi dari masyarakat. Sehingga, apabila terdapat kebijakan yang kurang tepat, maka pihak yang tak sepakat dapat segera memberikan masukan.

"Ya, itu aspirasi kan kami dengarkan, kita bernegara gak bisa sepihak. Semua punya pandangan dan kami dengarkan. Maknanya negara itu tidak antikritik," katanya kepada wartawan di Gedung Krida Bhakti, Jumat (7/6/2024).

Sekadar informasi, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan mengubah sejumlah ketentuan. Salah satunya adalah prajurit TNI aktif yang diizinkan duduki jabatan di kementerian/lembaga sesuai keinginan presiden.

Dalam UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di kantor non-kementerian yang membidangi koordinator bidang politik, keamanan, ketahanan, hingga Mahkamah Agung.

Meski demikian, RUU TNI akan memperluas perizinan prajurit TNI aktif untuk duduki jabatan sipil: selama presiden merasa memerlukan prajurit duduki jabatan di kementerian/lembaga maka anggota TNI aktif bisa ditarik.

Dari draf RUU TNI yang diterima Bisnis, berikut bunyi ketentuan Pasal 47 ayat 2:

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden."

Kemudian, Pasal 47 ayat 6 menyatakan ketentuan mengenai prajurit aktif yang ditugaskan di kementerian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, RUU TNI juga akan mengubah soal usia pensiun prajurit TNI. Pada UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit berdinas paling lama di usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama.

Sementara dalam RUU TNI, batasan maksimal usia pensiun akan diperpanjang: perwira bisa menjabat hingga usia 60 tahun, sementara bintara dan tantama bisa sampai usia 58 tahun.

Bahkan, untuk jabatan fungsional, prajurit diperbolehkan berdinas sampai usia 65 tahun. Tak sampai situ, untuk perwira bintang empat dapat diperpanjang kembali masa kedinasannya maksimal dua kali dengan sebuah Keputusan Presiden.

Sebagai informasi, usai disetujui sebagai RUU usul inisiatif, DPR akan menyerahkan draf RUU TNI kepada pemerintah. Nantinya, pemerintah akan membalas dengan menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

Lalu, DPR dan pemerintah akan membahas DIM tersebut untuk dicari jalan tengah. Setelah materi disetujui oleh DPR dan pemerintah, baru RUU TNI tersebut akan disahkan menjadi UU.