Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal penindakan tegas terhadap barang impor ilegal. Agus menegaskan jangan sampai penegakan hukum hanya dilakukan awal saja tanpa ada keberlanjutan.

Agus juga menyampaikan sudah bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membahas masalah barang impor ilegal, termasuk pembentukan satuan tugas (Satgas) menangani masalah tersebut. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terlibat dalam satgas tersebut

Dalam pertemuan yang berlangsung Jumat pagi (19/7/2024), Agus menegaskan kunci keberhasilan satgas adalah aspek penegakan hukum.

"Saya selalu menggarisbawahi sejak kami merespons usulan dari Kemendag (Kementerian Perdagangan) untuk membentuk tim satgas. Saya selalu mengatakan termasuk tadi saya stressing, berhasil tidak berhasilnya satgas tergantung penegakan hukum," kata Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (19/7).

Menurut Agus Kemenperin sudah mendapat laporan berbagai modus penyeludupan barang impor ilegal. Mulai dari pelarian HS Code, permainan di level Persetujuan Impor (PI), dan berbagai hal lainnya. Oleh sebab itu Agus menegaskan lagi penegakan hukum harus konsisten dijalankan.

Jangan sampai, Agus mengingatkan, penegakan hukum hanya dilakukan saat isu barang impor ilegal sedang ramai di publik saja.

"Penegakan hukum harapan kami karena Kemendag sudah sangat punya komitmen membantu industri, jadi penegakan hukum ini juga jangan 'hangat-hangat tai ayam'. benar-benar ya penegakan hukumnya. Jangan karena satu bulan pertama, dua bulan pertama, sedang menjadi sorotan publik, sorotan pelaku industri," tegasnya.

Jika penegakan hukum hanya berjalan hangat-hangat tahi ayam', setelah sorotan reda maka praktik impor barang ilegal bakal muncul kembali.

"Nanti setelah sorotan reda, sorotan turun, praktik-praktik itu muncul kembali. Nah itu yang dari kami, dan saya yakin dari Kemendag juga tidak menginginkan hal itu," pungkasnya.