Jakarta, Beritasatu.com - Rencana pemerintah untuk mengubah skema pemberian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dinilai akan melahirkan masalah baru.

Meskipun rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian ESDM bersama DPR, kebijakan ini akan menimbulkan kerumitan. 

"Menurut saya itu dalam implementasinya akan rumit, secara wacana bisa sangat efektif tentunya. Namun, implementasinya akan rumit karena antara penerima BLT dengan LPG ini, meskipun fokusnya sama pada orang tidak mampu, tetapi LPG ini kaitannya dengan produktivitas perekonomian," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kepada Beritasatu.com, Rabu (17/7/2024). 

Jika kebijakan itu diimplementasikan, Trubus khawatir akan berdampak pada melambungnya kenaikan harga bahan pokok.

"Kalau subsidi LPG dihapus, harga-harga akan melambung tinggi. Nanti yang terdampak masyarakat miskin lagi, nanti tambah susah daya belinya. Selama ini kan, dapat subsidi itu bisa secara langsung menekan harga pokok pangan, bisa secara efektif menekan harga, artinya harga bisa terjangkau oleh masyarakat bawah," jelasnya.

Trubus menilai, program BLT bukanlah solusi lantaran selama ini belum efektif implementasinya. Menurut dia, mengalihkan subsidi LPG menjadi BLT hanya akan membuat kebijakan yang membuat masalah baru.

"Persoalannya itu tumpang tindih terkait BLT yang selama ini diterima. Sebenarnya pemerintah tinggal memperbaiki, apakah penggunaan BLT betul-betul digunakan untuk rumah tangga. Nanti disinyalir penggunaanya untuk judi online. Jadi jangan membuat kebijakan yang membuat masalah baru. Sementara itu, BLT saja belum bisa kita beresin penggunaannya. Selama ini kan pengawasannya tidak ke bawah. Malah saya khawatir BLT ini jadi politisasinya tinggi sekali," ungkapnya.

Menyikapi subsidi yang dianggap belum tepat sasaran, Trubus menyarankan, LPG tetap disubsidi, tetapi dengan perbaikan distribusi.

"Persoalan kedua, terkait masalah distribusi. Sebenarnya ini disinyalir distribusinya itu (LPG) mengalir pada orang kaya, orang mampu. Itu kan tianggal dibenahi tata kelolanya. Misal pembeliannya itu langsung seperti pom bensin di tempat yang ditentukan, tidak pada pengecer dan menggunakan semacam identitas sehingga mereka bisa tercatat. Bagi mereka yang UMKM juga diberi keleluasaan. UMKM yang memproduksi makanan, terkait kebutuhan masyarakat itu tetap berjalan, dengan subsidi ini," pungkas Trubus.