Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkap bos properti Uni Emirat Arab (UEA), Eagle Hills resmi investasi senilai US$3 miliar atau sekitar Rp48,5 triliun di Indonesia.

Erick menjelaskan, injeksi modal yang dilakukan oleh Eagle Hills itu bakal digunakan untuk meningkatkan aset-aset di BUMN. Mulai dari untuk pengembangan kawasan properti, kawasan bandara, hingga ekosistem destinasi wisata di Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata dunia.

“Alhamdulillah Kementerian BUMN dan Eagle Hills telah sepakat bekerjasama dengan nilai investasi sebesar US$3 miliar atau sekitar Rp48,5 triliun,” kata Erick dikutip dari akun Instagram resminya, Kamis (18/7/2024). 

Erick berharap, suntikan dana oleh bos properti asal Dubai itu dapat mendorong kontribusi besar bagi pendapatan negara serta meningkatkan ekosistem dan pembangunan infrastruktur.

Dia juga menyebut bakal belajar banyak dengan UEA dalam mengembangkan kawasan industri pariwisata ke depan. 

“Inilah mengapa di bawah payung kesepakatan antara BUMN dan Eagle Hills, kami ingin memaksimalkan semampu kami potensi kesinergian dari pihak-pihak yang percaya bahwa Indonesia bisa meningkatkan kesempatan menjadi negara dengan industri pariwisata terbesar di benua ini,” tambah Erick.

Sementara itu, Chairman Eagle Hills Properties LLC, Mohamed Ali Alabbar, mengatakan rasa bangganya usai meneken MoU kerja sama tersebut. Dia menuturkan hal itu menjadi awal yang besar antara Indonesia dan pihaknya untuk membangun sinergi yang optimal. 

“Kami merasa bangga dan saya tidak ingin mengecewakan anda, ini permulaan besar. Ini hari yang membahagiakan bagi kami dan kami akan serius menjalankan ini. Karena, ini sesuatu yang sangat dekat di hati kami,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Erick Thohir bertolak ke Abu Dhabi pada 16 Juli 2024 bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah kabinet Menteri lainnya, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.