DPA Dinilai Jadi Wadah Bagi-bagi Jabatan, Ali Ngabalin: Cepat "Move On"... Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta pihak-pihak yang menilai perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ) menjadi Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ) sebagai sarana bagi-bagi jabatan agar cepat move on . "Ini harus cepat move on yang mengeluarkan pendapat-pendapat, pikiran seperti ini harus segera move on ," kata Ali Ngabalin di gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (17/7/2024). Ngabalin justru beranggapan, DPA akan bagus jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas termasuk para mantan residen. Menurut dia, sejumlah mantan presiden dan wakil presiden juga bisa masuk dalam DPA, antara lain, Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, hingga Ma'ruf Amin. "Wah bagus sekali itu. Muru'ah (menjaga kehormatan), negara ini akan sangat terhormat karena Prabowo Subianto selaku presiden dan saya yakin seperti itu, beliau menempatkan orang-orang hebat ini untuk mengawal jalannya pemberi nasihat," ucap dia. Ngabalin menilai, menempatkan mantan presiden hingga wakil presiden di dewan tersebut juga menjadi cara untuk mengagungkan tokoh-tokoh hebat negara sebelumnya. "Jadi tokoh-tokoh hebat ini oleh Presiden Prabowo kalau berkehendak, wah bagus. Dan saya yakin Presiden Prabowo juga akan punya pikiran seperti itu memasukkan orang-orang yang hebat itu," kata dia. Adapun perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA diatur dalam revisi UU Wantimpres yang diusulkan oleh DPR. Revisi UU Wantimpres juga akan mengatur tidak ada batasan jumlah mengenai anggota DPA yang dapat ditunjuk oleh presiden. Namun, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA. "Dari mana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," ujar Supratman. Sementara itu, Jokowi mengaku akan kembali ke Solo, Jawa Tengah, setelah pensiun pada Oktober 2024 mendatang.  Hal itu disampaikan Jokowi merespons dukungan agar ia masuk dalam DPA pada pemerintahan Prabowo-Gibran kelak. "Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).   Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.