Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya memastikan pejabat TNI AD yang akan dipindahkan menempati jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L) sudah melewati seleksi ketat dan penyesuaian latar belakang pengalaman.

"Saya dengar masih banyak bilang 'apa hubungannya tentara dengan kementerian ini?'. Ya kami juga punya dasar pendidikan lain ya," kata Maruli saat ditemui di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Selasa (16/7/2024) dilansir Antara.

Hal tersebut dikatakan Maruli saat menjawab pertanyaan tentang polemik RUU TNI yang mengatur pejabat anggota TNI bisa menempati jabatan-jabatan strategis di instansi lain.

Menurut Maruli, para pejabat TNI bukan hanya memiliki latar belakang pada bidang pertempuran dan pertahanan saja. Banyak pejabat TNI memiliki latar belakang pendidikan di luar pertahanan yang relevan untuk mengisi posisi jabatan publik.

"Seperti saya punya background S-2 di Amerika soal community economic development, saya sudah lakukan di dunia militer ya kan? Sudah membuat konsep bagaimana membuka lahan, bagaimana sistem pengairan di daerah-daerah," kata Maruli.

Selain itu, Maruli menilai TNI memiliki kelebihan lain, yakni mengetahui segala medan dan kondisi geografis dari Sabang sampai Merauke. Hal ini yang membuat beberapa pejabat TNI berpeluang ditempatkan di instansi yang berkaitan pengelolaan wilayah, transportasi, dan perbatasan.

Namun, Maruli memastikan keleluasaan yang diberikan kepada TNI tidak akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru seperti yang ditakutkan masyarakat. "Sejarah adalah tempat pembelajaran, mari kita berpikir saat ini ke depan, baru kita belajar sejarah," kata Maruli.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan dwifungsi TNI  hanya diperuntukkan untuk menempatkan anggota TNI ke pos-pos kementerian atau lembaga guna mendukung kinerja pemerintah.

"Tugas TNI di kementerian/lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tetapi menjawab kebutuhan dari kementerian/lembaga dan sesuai kebijakan presiden," kata Hadi saat jumpa pers di hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2024).