"Pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Terkait gangguan siber terhadap PDNS 2 itu, Puan mengaku pihaknya telah membahas hal tersebut. "Ini kan memang satu hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I, hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini. Jadi, secara konkret dievaluasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Aptika Semuel menyampaikan pengunduran diri dalam konferensi pers di Kantor Kemkominfo, Jakarta (4/7).

"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan, dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," ujarnya.

Keputusan Semuel untuk melangkah mundur sebagai Dirjen APTIKA itu diambil yang salah satunya dipengaruhi oleh insiden serangan siber ransomware Brain Cipher pada PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur.

Serangan siber itu melumpuhkan banyak layanan publik dan yang paling terdampak ialah layanan keimigrasian pada Kamis (20/6). Secara berangsur layanan publik mulai pulih setelah serangan siber itu ditemukenali oleh pemerintah lewat berbagai kolaborasi antar lembaga terkait.

SAFEnet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.

Brain Cipher telah memberikan kode untuk membuka enkripsi pada PDNS 2 tepatnya pada Rabu (3/7) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan siber PDNS 2 di Surabaya rampung pada bulan ini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024