Bisnis.com, JAKARTA — Panitia seleksi menyebut sebanyak 468 pendaftar calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyertakan kelengkapan dokumen hingga kemarin malam, per pukul 20.15 WIB, Senin (15/7/2024). 

Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria mengatakan, 468 orang pendaftar itu merupakan bagian dari total 844 orang yang membuat akun registrasi di situs pendaftaran capim serta dewas KPK. Arif memaparkan bahwa terdapat 280 orang yang mendaftarkan diri sebagai capim KPK dari total 468 pendaftar. 

Secara terperinci, 280 orang itu meliputi 261 pendaftar capim laki-laki dan 19 pendaftar perempuan. Sementara itu, 188 orang sisanya mendaftarkan diri sebagai calon dewas KPK dengan komposisi 167 pendaftar laki-laki dan 21 perempuan.

"Latar belakang pendaftar antara lain dari ASN, akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi dan juga civil society organization," ujarnya dalam sebuah rekaman video, dikutip Selasa (16/7/2024). 

Adapun pendaftaran capim dan dewas KPK untuk periode 2024–2029 ditutup kemarin malam, pada pukul 23.59 WIB. Sebelumnya, pendaftaran itu telah dibuka sejak 25 Juni 2024. 

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh sebelumnya menyampaikan bahwa pengumuman pendaftaran calon pimpinan dan dewas masa jabatan 2024–2029 dimuat pada media cetak, media elektronik serta laman resmi KPK https://kpk.go.id dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) https://www.setneg.go.id/. Pengumuman itu diunggah mulai dari 4 sampai dengan 25 Juni.

"Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024," ujar Ateh kepada wartawan di kantor Kemensetneg, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, sebagaimana seleksi terdahulu, para pendaftar capim dan dewas KPK akan menjalani serangkaian seleksi oleh pansel. Nantinya, sebanyak masing-masing 10 kandidat calon pimpinan dan dewas KPK akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna diteruskan ke DPR. 

Adapun Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute menilai pansel KPK menjadi penentu bagi Presiden Jokowi untuk meninggalkan warisan terbaik dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Seperti diketahui, Jokowi akan menyelesaikan pemerintahannya pada Oktober 2024 mendatang. 

Ketua IM 57+ Institute M. Praswad Nugraha berpesan agar tidak ada intervensi dalam proses seleksi supaya warisan Jokowi bisa dirasakan pada masa mendatang. 

“Presiden Joko Widodo adalah penanggung jawab segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga inilah kesempatan akhir untuk meninggalkan legacy baik dengan mendorong terpilihnya pimpinan yang baik dan mampu mengembalikan kepercayaan publik,” kata Praswad dalam keterangan tertulis.