Polemik Piagam Palsu PPDB Jateng, Wali Murid Mengaku Ditipu Pelatih Marching Band Tim Redaksi SEMARANG, KOMPAS.com - Polemik piagam palsu yang digunakan di seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Tengah 2024 belum usai, meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng telah menganulir piagam itu. Pasalnya wali murid dari 69 calon peserta didik (CPD) yang menggunakan piagam palsu itu mengaku menjadi korban penipuan dari pelatih marching band berinisial S yang membimbing anak-anaknya sejak mengikuti ekstrakurikuler pada kelas VII.   Salah satu perwakilan wali murid SMPN 1 Semarang, Indah mengaku, sejak awal pelatih memberi tahu para wali murid bila anak-anaknya meraih juara 1 di Malaysia international virtual band championship tahun 2022. "Kami ini korban. Pengumuman juara pun dari pelatih, dan pada waktu itu pun diposting di laman SMPN 1, boleh dicek di situ masih ada, di situ diberitahukan bahwa kami juara 1, jadi pas kami menerima piaga juara 1, ada surat keterangan (SK) dari kepala sekolah, di-cc ke dinas Kota Semarang, gimana orang tua enggak percaya sih," ungkap Indah saat diwawancarai usai audiensi dengan Wali Kota Semarang, Minggu (14/7/2024). Kemudian Indah menjelaskan bahwa para orang tua justru mendapat informasi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan pariwisata (Disporapar) Jateng bahwa piagam itu tidak absah. Pasalnya pelatih mendapat legalisir piagam itu dari Disporapar. Mereka baru mendapati kebenaran bahwa juara yang diperoleh anak-anak dari perlombaan vitual di Malaysia itu juara 3. Indah baru mengetahui hal itu pada hari terakhir jadwal pendaftaran dan verifikasi berkas di PPDB, 27 Juni 2024. "Tahu dapat bronze (juara 3) baru kami ketahui hari Kamis, dan itu dari Disporapar dapetnya, bukan dari pelatihnya. Kok sebuah instansi yang melegalisir, kok instansi itu sendiri yang menganulir, ini enggak masuk akal, " ujarnya. Lantaran bingung, pihaknya langsung menemui Plh Kepala Disporapar Jateng, Deta Syurya untuk mengklarifikasi info mengenai piagam anak-anaknya yang disebut tidak absah. "Plh Pak Deta dan Bu Suci bilang, pelatih anda menyatakan memang diragukan keabsahannya dan kami diperlihatkan bahwa sebenarnya kami juara tiga, dan piagam itu tertulis juara 1," terang Indah. Menurut keterangan yang dia peroleh dari Disporapar, Plh Deta telah menerima pengakuan salah dari pelatih. Lalu Deta juga menawarkan pelatih untuk melegalisir piagam asli yang mencantumkan juara 3 atau bronze, tapi pelatih menolak. "Tapi menurut Disporapar menawarkan mengubah jadi bronze, dibantu untuk legalisir, pelatih menolak. Nah di situ mereka ditanya, kok ditolak? Ada apa?" Beber Indah. Saat berkomunikasi dengan Disdikbud Jateng, dia mengaku diberi arahan untuk mengikuti prosedur sesuai petunjuk teknis (juknis) PPDB. Namun akhirnya Pemprov Jateng menganulir piagam itu dari sistem PPDB secara manual karena tidak absah sehingga CPD tidak bisa daftar ulang. "Perjuangan kami lebih ke pemulihan nama baik anak-anak kami dan mencari kebenaran. Anak-anak kami mendapat ketidakadilan dari sistem, secara sistem nama anak kami ada tapi kenapa dianulir, kenapa anak-anak mendapat sanksi di saat kasus belum selesai, belum ada kekuatan hukum dari putusan itu," tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jateng menganulir 69 CPD yang menggunakan piagam palsu dalam PPDB Jateng 2024 untuk mendaftar di SMAN/SMKN di Jateng. Piagam itu digunakan untuk mendaftar sejumlah sekolah yakni, SMAN 3 Semarang, SMAN 1 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 6 Semarang dan SMKN 7 Semarang. Mereka tetap boleh mengikuti PPDB tanpa menyertakan nilai atau poin prestasi dari piagam tersebut. Namun kini hanya 7 yang lolos seleksi PPDB tanpa tambahan poin dari piagam. "Hasil pemeriksaan piagam berjenjang kejuaraan internasional di Malaysia Championship tahun 2022 itu, diragukan keabsahannya, sehingga tidak bisa digunakan dikomponen nilai akhir jalur prestasi," tegas Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di kantornya, Selasa (10/7/2024). Selain itu, hingga kini pelatih marching band masih mangkir dalam panggilan polisi guna penyidikan kasus ini. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.