Lahan-lahan terlantar menjadi sasaran empuk para mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan mafia tanah memang mengincar lahan dengan ciri-ciri tersebut.

Oleh karena itu ia mendorong masyarakat merawat lahan yang dimiliki demi menghindari potensi diserobot mafia tanah. Jika perlu, kata dia, lahan tersebut perlu dipasangi patok penanda batas tanah.

"Jangan telantarkan tanah bapak ibu. Rawat dan garap, jangan sampai terlantarkan lalu dikuasai pihak lain. Jika memiliki kemampuan pasanglah patok-patok batas. Secara fisik paling tidak mencegah orang-orang yang kerjanya mengitari daerah-daerah, lokasi-lokasi yang tidak dihuni, seolah ditelantarkan. Kemudian itu rentan diserobot mafia tanah," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan virtual di YouTube Kementerian ATR/BPN, Senin (15/7/2024).

Pada kesempatan itu AHY juga mengingatkan untuk berhati-hati dan cermat dalam proses transaksi jual beli tanah atau properti. Keteledoran akan dimanfaatkan para mafia tanah untuk beraksi.

Ia juga mengimbau pejabat terkait hingga notaris agar berhati-hati dan teliti saat proses pembuatan akta tanah. AHY menegaskan hak kepemilikan tanah yang akan diproses harus sesuai dengan data yang sah.

AHY juga mengingatkan para notaris untuk tidak terlibat dalam jaringan mafia tanah. Apalagi Kementerian ATR/BPN berkomitmen memberantas mafia tanah demi keadilan hingga menghadirkan iklim investasi yang kompetitif.

"Jika ada dugaan ketidakabsahan, segera laporkan atau cabut akta tersebut. Dan jangan ada notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang menjadi bagian dari mafia tanah, kita harus tekankan itu," tegasnya.