Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mempertanyakan urgensi pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Ia menganggap bahwa keutuhan negara jauh lebih penting dibandingkan hingar bingar bangunan gedung, waduk, hingga kereta cepat. 

Prabowo adalah presiden terpilih. Saat Pilpres 2024 lalu, ia berpasangan dengan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. 

Adapun Jokowi adalah presiden ke 7 yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol, waduk, bendungan, hingga kereta cepat. Khusus kereta cepat, belakangan muncul isu bahwa proyek ini telah membebani keuangan 2 BUMN.

Perlu diketahui bahwa Prabowo menyampaikan hal itu saat memberi pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri 2024, dengan topik 'Perwira Ksatria Pembela Tanah Air', di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (12/7/2024). 

Pada sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sudah sangat jelas diatur dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Tujuan itu diletakkan sebelum amanat untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. 

"Yang pertama melindungi baru memajukan kesejahteraan. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara, kereta api cepat, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi?," ujarnya dikutip dari penggalan video yang diunggah di YouTube Kementerian Pertahanan (Kemhan), Sabtu (13/7/2024).

Mantan Danjen Kopassus itu juga berpesan bahwa para calon perwira remaja yang masuk ke TNI dan Polri merupakan bagian dari tujuan nasional. 

"Kita butuh tentara yang sangat kuat, kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa, nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu," tuturnya.

Presiden terpilih 2024 itu juga menyampaikan kepada para calon perwira remaja itu bahwa setelah menjalani seleksi hingga digembleng saat pendidikan, maka nantinya mereka harus membela Tanah Air. 

Dalam penggalan video tersebut, Prabowo tampak disambut oleh kedua pimpinan tertinggi TNI dan Polri yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. 

Adapun, megaproyek Kereta Cepat WHOOSH yang sebelumnya bernama Kereta Cepat Jakarta Bandung telah membuat dua BUMN merugi dan absen setor dividen hingga triliunan rupiah.

Seperti diketahui, Kereta Cepat WHOOSH diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, pada 2 Oktober 2023.

Kala itu, Jokowi menjelaskan WHOOSH merupakan kereta dengan kecepatan maksimal 350 kilometer/jam pertama Indonesia sekaligus di Asia Tenggara.

Namun, delapan bulan berselang proyek tersebut justru memunculkan dampak negatif bagi BUMN terkait.

Fakta tersebut terungkap di dalam ruang Komisi VI DPR RI, Selasa (9/7/2024). PT Kereta Api Indonesia (Persero) terpaksa harus absen setor dividen kepada negara sejak 2021 sejak mengerjakan proyek Kereta Cepat.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya, menuturkan perusahaan secara rutin memberikan sebagian porsi penerimaannya kepada negara. Kontribusi KAI kepada negara cenderung mengalami pertumbuhan baik dari segi pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga dividen.

Secara terperinci, total kontribusi KAI kepada penerimaan negara pada 2018 adalah Rp3,9 triliun, kemudian pada 2019 sebesar Rp4,4 triliun, pada 2020 sebanyak Rp3 triliun. Selanjutnya, pada 2021 sebesar Rp2,9 triliun, periode 2022 senilai Rp3,1 triliun, dan 2023 sebanyak Rp4,9 triliun.

Namun, total kontribusi sempat mengalami penurunan pada 2020-2022. Perusahaan tidak menyetorkan dividen sepanjang rentang waktu tersebut.

Absennya KAI menyetor dividen pada 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada menurunnya operasional kereta api.

Adapun, pada 2021-2022 karena mendapat penugasan untuk mengerjakan Kereta Cepat WHOOSH. Namun, keputusan ini sesuai dengan arahan dari Komite Kereta Cepat.

"Sejak 2021 KAI mendapatkan amanah dari Komite Kereta Cepat yang terdiri dari Pak Menko Marves, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN untuk menahan dividen tadi untuk penguatan keuangan KAI, sehubungan dengan penugasan yang diberikan," kata Salusra, Selasa (9/7/2024).