Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkap salah satu tantangan utama bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke depan adalah menjaga kemandirian pangan nasional. Indonesia menghadapi tantangan berkurangnya stok dan naiknya harga berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, dan lainnya.

"Pemerintah kedepan harus berupaya keras untuk memenuhi berbagai kebutuhan menuju swasembada pertanian dan menjaga ketahanan pangan. Khususnya pada komoditas utama seperti beras, gula, kedelai dan jagung serta pemenuhan pasokan pakan untuk ternak, dan swasembada daging serta susu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Hal itu diungkap Bamsoet setelah bertemu dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey di Manado, Sabtu (13/7).

Bamsoet menjelaskan bahwa kemandirian pangan nasional masih rapuh karena Indonesia belum bisa mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, beberapa komoditas pangan masih harus diimpor. Selain beras, Indonesia juga mengimpor belasan komoditas pangan lainnya seperti kedelai, gula pasir, jagung, susu, daging hewan, sayur, buah, dan tepung terigu.

"Sepanjang tahun 2024 pemerintah sudah memastikan untuk mengimpor 3,6 juta ton beras. Sementara, pada tahun 2023 total impor beras mencapai 3,5 juta ton. Indonesia mengimpor beras dari Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan dan India," kata Bamsoet.

"Total permintaan atau konsumsi masyarakat akan beras diperkirakan 30,9 juta ton, tetapi volume produksi dalam negeri sering lebih rendah dari total permintaan itu,"lanjutnya.

Hal ini dibuktikan dengan Data Badan Pusat Statistik per Desember 2023 yang menunjukkan fakta bahwa volume produksi kedelai dalam negeri hanya sekitar 555.000 ton, sementara kebutuhan pasar lokal mencapai 2,7 juta ton.

"Untuk itu perlu dilakukan kembali penataan infrastruktur pangan dengan menggunakan skema pertanian kolektif yang terorganisir, serta menghidupkan dan memberdayakan kembali koperasi petani. Selain, perlu dilakukan pembangunan sistem lumbung pangan yang berkualitas guna mengelola sistem cadangan pangan, serta menata ulang tata niaga komoditas pangan agar berpihak pada petani dan memberikan pasar yang adil bagi pelaku usaha dan konsumen," pungkas Bamsoet.