Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Depok kini dapat menggunakan BISKITA Trans Depok yang berfungsi sebagai pengumpan dari dan menuju transportasi massal Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan Trans Depok akan beroperasi selama 16 jam dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Dia memaparkan total akan ada total 48 titik perhentian dengan total jarak lintasan 34 kilometer. 

"14 unit kendaraan yang siap beroperasi serta 1 unit kendaraan cadangan dengan target sebanyak 7 ritase per unit. Rencananya Biskita ini akan melayani para penumpang yang menuju dan berangkat dari LRT Harjamukti dengan rute trayek menuju Terminal Depok dan sebaliknya. Selama 6 bulan di awal beroperasi, layanan ini dapat dinikmati secara gratis,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (14/7/2024).

Menhub menegaskan pergerakan antarmoda saat ini harus digalakkan dan harus diurus secara serius agar masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, dari dan menuju LRT.

Pemerintah pusat menyediakan program angkutan BTS untuk menghubungkan titik-titik mayor transportasi.

Menhub memperkirakan, jika sepanjang hari ada 2.000 orang yang dapat terlayani melalui BISKITA, maka artinya paling tidak sebanyak 2.000 motor atau mobil pribadi tidak bergerak di jalan. Selain berbiaya murah, hal ini juga dapat mengurangi polusi dan kemacetan.

Dia pun mendorong dan mengimbau pemerintah daerah dapat turut serta dalam penyelenggaraan bus dengan skema layanan buy the service (BTS), yang berfungsi sebagai pengumpan dari dan menuju transportasi massal.

Hal ini disambut baik oleh Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono. Menurut Imam. Pihaknya akan segera membahas terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok untuk mendukung layanan BTS Biskita.

Tercatat, selain Depok, kota-kota lain yang telah lebih dulu menerapkan BTS dari Kementerian Perhubungan antara lain Bogor, Bekasi, Palembang, Medan, Bali, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya.

"Kita harapkan, layanan BTS ini bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah. Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini," ujar Menhub.

Layanan BTS adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat.

Saat ini, tercatat sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

Menhub mengapresiasi kota-kota yang sudah mulai melakukan pembiayaan yaitu membayar BTS dengan APBD sendiri. 

"Seperti Padang dan Surakarta, mereka bukanlah kota-kota yang memiliki APBD tinggi, tetapi mereka menyadari bahwa APBD harus turut serta.  Hal ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik,” terangnya.

Bus Stop Saladin

Halte Balaikota II

Halte Apotik II

Bus Stop Jl Cempaka

Halte RS Hermina

Bus Stop Panus II

Bus Stop Pasar Segar

Bus Stop Griya Depok Asri

Halte Tole Iskandar II

Bus Stop Tole Iskandar IV

Bus Stop SDN Cipayung

Bus Stop Polsek Sukmajaya

Halte Simpang BBM

Halte Taman Manggis Indah

Bus Stop Graha Prima

Bus Stop Simpangan

RS Simpangan

Bus Stop Panasonic

DEPPEN RRI

Bus Stop Gang Nangka

Halte Gang Sawo

Bus Stop Pekapuran

Bus Stop Cisalak

Bus Stop Nurul Falah

LRT Harjamukti