Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu dua pekan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi menekan tingginya harga obat di Indonesia, yang mencapai hingga lima kali lipat dibandingkan harga obat di negara lain.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Mohammad Adib Khumaidi menyampaikan, ada strategi jangka pendek yang dapat diterapkan pemerintah dalam waktu dekat, dalam rangka mewujudkan harga obat yang terjangkau bagi masyarakat.

"Untuk jangka pendek, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memotong rantai distribusi obat. Rantai distribusi dari mana? Dari mulai produsen, artinya dari pabrik obat itu sendiri sampai dengan ke tangan user (tenaga kesehatan)," ungkap Adib, kepada Beritasatu.com, Minggu (14/7/2024).

Pasalnya, menurut Adib, salah satu masalah utama yang menyebabkan mahalnya harga obat di Indonesia adalah tata kelola distribusi yang belum baik.

"Jadi supaya dari produsen tidak terlalu panjang rantainya, karena kita tahu bahwa dalam proses distribusi ada pabrik besar farmasi, ada distributor, dan ada lain-lain, yang kemudian itu juga memperpanjang rantai ini," jelasnya.

Adib menilai, pemerintah perlu membuat pengaturan terkait rantai distribusi farmasi di Indonesia. Pemerintah harus dapat mendorong penyederhanaan rantai distribusi obat.

"Untuk menggunakan shortcut ini adalah distribusi di rantai yang ada, melalui distributor atau melalui pabrik user farmasi, dan yang terkait dengan masalah proses sales dan penjualan," tuturnya.

Prediksinya, penyederhanaan rantai distribusi obat ini dapat memangkas harga obat hingga 40-50% dari harga saat ini.

"Kalau itu bisa kita shortcut, kemudian bisa memotong mungkin sekitar 40-50% dari harga obat," pungkasnya.