Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia (ACBI) menyebut tata kelola kakao dan kelapa melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjawab tantangan penurunan produksi kakao Indonesia yang signifikan selama beberapa tahun terakhir dan peningkatan impor bahan baku. 

Ketua Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia Olivia Putri Prawiro mengatakan pihaknya berharap kelembagaan ini dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas kakao, hasil olahan, dan jaminan penyerapan panen bagi petani. 

"Kami berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi,” ujarnya, dikutip Minggu (14/7/2024). 

Terlebih, Olivia ingin agar kebijakan ini akan mengatasi tantangan yang dihadapi industri pengolahan kakao saat ini, termasuk kebutuhan untuk mengimpor sebagian besar bahan baku biji kakao. 

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa skema penguatan hulu kakao juga mesti didorong dengan mendukung petani kakao fine flavor yang fokus pada fermentasi untuk memberikan nilai tambah terhadap biji kakao tersebut dengan semangat keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kesejahteraan petani. 

Sementara itu, Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menilai langkah pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kakao melalui BPDPKS dapat meningkatkan produktivitas kakao nasional.

Ketua Umum Askindo Arief Susanto mengatakan dengan bertambahnya Deputi Kakao dan Kelapa dalam BPDPKS maka dapat makin mendorong pengembangan daya saing kakao dari segi ketersediaan bahan baku dan hilirisasi produk olahan kakao di tingkat global yang kompetitif. 

"Askindo percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia yang mengalami tantangan yang luar biasa dalam hal ketersediaan biji kakao dalam negeri serta persaingan perdagangan dengan produsen atau industri olahan kakao dari negara lain," ujarnya.

Menurut Arief, peningkatan produktivitas kakao akan dapat menjamin ketersediaan bahan baku domestik bagi industri. Terlebih, dia meyakini pendapatan pekebun kakao Indonesia akan meningkat. 

"Di mana 99% kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat,” imbuhnya.

Langkah ini pun selaras dengan upaya Kementerian Perindustrian dalam pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah.

Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi atas kerja sama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian terkait, BPDPKS, serta pemangku kepentingan lainnya. 

"Terutama untuk implementasi rencana ini melalui kelembagaan yang ditunjuk, regulasi teknis, guna menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang tersedia dekat dengan sentra-sentra produksi pekebun kakao, ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi, serta tenaga penyuluh lapangan yang mumpuni di sentra-sentra produksi kakao,” ujarnya.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal menambah tugas BPDPKS untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa. 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai komoditas cokelat dan kelapa di Istana Negara, Rabu (10/7/2024). 

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," ujarnya.