Sebelumnya, Komisi IV DPR RI berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap soal polemik impor beras.

"Iya nanti kita usulkan dan dorong," kata Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Minggu (7/7/2024).

Politikus PKB ini menuturkan,pembentukan pansus menjadi langkah krusial untuk mengungkap segala kebenaran terkait polemik  impor beras dan dugaan kerugian negara akibat demurrage.

"Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,," tutur Johan.

Dia pun menuturkan, pembentukan Pansus juga penting untuk memperbaiki tata kelola pangan di Indonesia. Dia menegaskan bahwa Pansus menjadi bukti komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

"Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan, untuk mengatasi polemik impor beras ini, bisa menggunakan DPR. Salah satunya dengan membentuk panitia khusus atau pansus.

"Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog," kata dia, Jumat (5/7/2024).

Menurut Fernando, pansus ini bukan hanya membicarakan polemik tersebut. Bisa juga untuk memperbaiki tata kelola pertanian agar negara berpihak kepada para petani.

"Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri," ungkap dia. 

Fernando menyatakan, dengan dibentuknya pansus, masalah impor beras ini bisa menjadi terang benderang. Sehingga, wajar hal tersebut diperlukan.