Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kanan) mengawasi langsung pelaksanaan PSU calon anggota DPD RI di Padang, Sabtu (13/7/2024). Antara/Fandi Yogari. Bawaslu RI maksimalkan pengawasan jelang pelaksanaan Pilkada 2024 Dalam Negeri    Calista Aziza    Sabtu, 13 Juli 2024 - 13:46 WIB

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan pihaknya akan menguatkan dan memaksimalkan aspek pengawasan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Rabu 27 November 2024.

"Bawaslu akan menguatkan pengawasan secara umum dan pengawasan pencalonan hingga penertiban alat peraga kampanye," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Padang, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI di sela-sela kunjungannya ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) calon anggota DPD RI periode 2024-2029 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kecamatan Padang Barat.

Ketua Bawaslu mengatakan salah satu aspek penting yang akan diawasi lembaga yang dipimpinnya ialah menghindari terjadinya kompetisi politik yang tidak sehat, atau tidak fair antara satu calon dengan calon lainnya.

"Catatan Bawaslu misalnya jika terjadi kompetisi yang tidak fair," ujar dia.

Terkait indeks kerawanan pemilu pilkada yang menetapkan Ranah Minang sebagai provinsi paling rawan dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sumatera, Rahmad Bagja mengatakan hal itu masih masuk kategori sedang.

"Di sini (Sumbar) masih dalam proses terkendali walaupun ada catatan wilayah indeks kerawanannya kategori sedang," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan indeks kerawanan pemilu yang menetapkan Sumbar sebagai daerah paling rawan di Pulau Sumatera harus menjadi semacam peringatan bagi KPU setempat.

"Ya itu early warning atau pengingat agar kita lebih waspada," kata Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.

Menurutnya, indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan Bawaslu tersebut harus disikapi dengan menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Secara khusus KPU RI menyarankan KPU Sumbar terus memperkuat konsolidasi antarpemangku kepentingan terkait.
 

Sumber : Antara