Jakarta, Beritasatu.com - Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi akan membebani sebagian masyarakat, khususnya kelas menengah.

Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan dimulai pada 17 Agustus 2024. Langkah ini diharapkan dapat menekan pengeluaran negara akibat subsidi BBM.

Telisa menyebutkan setidaknya ada tiga kebijakan yang bisa diambil pemerintah agar kelas menengah tidak terlalu terbebani dengan rencana ini.

Pertama, kelas menengah membutuhkan peningkatan pendapatan dan produktivitas. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan insentif lebih serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

“Kalau lapangan kerja tersedia dengan baik, orang bisa meningkatkan taraf hidupnya dan dapat meng-cover kenaikan harga BBM,” kata Telisa dalam acara “Investor Market Today” di IDTV, Jumat (12/7/2024).

Kedua, kelas menengah memerlukan akses transportasi umum yang memadai. Artinya, pemerintah dapat menyediakan transportasi umum yang terjangkau dan nyaman.

Ketiga, Telisa menyarankan agar pemerintah tidak menerapkan semua program yang membebani kelas menengah secara bersamaan, seperti iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera). Menurutnya, saat ini masyarakat lebih membutuhkan transportasi umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara rumah merupakan kebutuhan jangka menengah dan panjang.

Oleh karena itu, jika pemerintah ingin menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi, maka penerapannya sebaiknya tidak dibarengi dengan iuran Tapera.

“Jadi, mana yang harus didahulukan? Jangan semua program diterapkan sekaligus. Pilih yang prioritas dan memiliki dampak signifikan. Tapera bisa ditunda. Mana yang lebih pokok, kebutuhan transportasi atau kebutuhan rumah?” tegas Telisa.