Liputan6.com, Jakarta Setoran BUMN ke negara melalui dividen dinilai lebih besar ketimbang penyertaan modal negara (PMN) dalam 5 tahun terakhir. Ini terjadi sejak 2020-2024, atau di masa kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Rabu (10/7/2024) malam. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji mengungkap nominal perbandingannya.

"Sebaran dividen mulai dari tahun 2020 sampai 2024 sebanyak Rp 279,8 triliun sedangkan sebaran PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp 217,9 triliun," kata Sarmuji saat membuka rapat, di Jakarta, ditulis Kamis (11/7/2024).

Dia menilai, pengajuan PMN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bisa dibilang ditambal oleh setoran dividen perusahaan pelat merah. Sementara itu, pada periode sebelumnya, kebanyakan diberikan bersumber dari utang luar negeri.

"Di masa yang dulu, PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya atau mungkin semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN yang sebenarnya kalau dikalkulasikan itu memang masih surplus antara dividen yang dimauskkan kedalam keuangan negara dengan PMN yang dialokasikan untuk BUMN-BUMN," paparnya.

Upaya Perbaikan BUMN

Menanggapi itu, Erick Thohir mengaku semringah dengan capaian tadi. Menurutnya ini menjadi langkah keberlanjutan perbaikan di tubuh perusahaan negara.

"Tadi disampaikan oleh pimpinan, bahwa kami terus terang senang mendengar tadi bahwa ini salah satu perbaikan yang luar biasa di bawah pengawasan Komisi VI yang dimana selama ini yang tadinya PMN itu sangat bergantung dari utang negara kepada luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama-sama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen bisa membiayai daripada PMN itu sendiri," paparnya.

Pada bahan paparan Menteri BUMN, tercatat jumlah suntikan modal yang diberikan negara ke BUMN mencapai sekitar Rp 218 triliun dari 2020-2024. Rinciannya, sebesar Rp 27 triliun di 2020, Rp 69 triliun di 2021, Rp 52 triliun di 2022, Rp 35 triliun di 2023, dan Rp 34 triliun di 2024.