Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk di Indonesia sejak pertama kali digelar tahun 1955 silam.

"Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak 1955," kata JK dalam pidatonya di Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3).

JK mengatakan proses demokrasi yang diejawantahkan dalam pemilu kali ini diatur oleh sekelompok kecil orang, yakni orang yang memiliki modal dan orang pemerintahan.

"Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang," ujarnya.

JK beranggapan proses demokrasi di Indonesia kini tak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terlebih, ia melihat banyak dugaan kecurangan, ancaman hingga kucuran besarnya dana bansos yang terjadi dalam proses pemilu.

"Masalahnya apabila sistem ini jadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya," katanya.

"Gabungan dari semua itu menyebabkan adanya demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat menjadi terbeli," ujarnya menambahkan.

Pemilu 2024 digelar serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.

Terdapat tiga pasangan calon yang mengikuti Pilpres 2024, antara lain pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pasangan Prabowo-Gibran untuk sementara unggul dalam real count KPU dengan perolehan 58 persen suara. Disusul pasangan Anies-Cak Imin di posisi kedua dan Ganjar Mahfud MD posisi buncit.

Namun sejumlah pihak menilai terjadi dugaan kecurangan dalam prosesnya. Capres nomor 3 Ganjar Pranowo bahkan mendorong penggunaan hak angket atau hak interpelasi di DPR.

Capres nomor 1 Anies Baswedan mendukung usulan Ganjar tersebut. Anies menilai dugaan kecurangan pemilu ini terjadi sejak sebelum pencoblosan 14 Februari.

[Gambas:Video CNN]