Sleman, Beritasatu.com - Sebanyak 500 pegawai pabrik tekstil di PT Primissima dirumahkan dan 15 pegawai mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dani Eko Wiyono yang mendampingi pegawai PT Primissima yang di-PHK.

"500 orang lebih dirumahkan semua dan sisa hanya keamanan yang hanya berjaga-jaga, tetapi operasional pabrik tidak ada," jelas Dani saat dihubungi Beritasatu.com melalui sambungan telepon pada Rabu (10/7/2024).

Menurut Dani, 15 pegawai yang di-PHK itu terjadi sejak November 2023, sedangkan ratusan pegawai yang dirumahkan terjadi sejak 1 Juni 2024 dan hingga saat ini belum mendapatkan gaji.

"(Sejak) 1 Juni 2024 dan enggak ada sama sekali pembayaran gaji," lanjut Dani.

Dani mengatakan 15 orang yang di-PHK itu juga awalnya tidak mendapatkan pesangon, tetapi setelah advokasi, akhirnya mereka mendapatkan uang pesangon yang dicairkan pada April 2024, yakni sebesar 30%.

"Kita bombardir terus PT Primissima baru keluar pesangon dan juga keluar surat perjanjian perusahaan dengan SBSI pada Maret. Kemudian kita baru dapat pencairan (gaji) pertama. Di situlah pertama kali dibayar PT Primissima pada 6 April. Sedangkan untuk Mei dan Juni belum dibayar," kata Dani.

Berdasarkan pengamatan KSBSI, keuangan perusahaan yang tidak sehat membuat pegawai dirumahkan dan di-PHK. "Masalah keuangan mereka kacau. Kekacauannya saya enggak tahu, apakah dari sisi marketing atau dari sisi produksinya, yang pasti banyak kebocoran," ujar Dani.

Diketahui saat ini KSBSI ini sudah membuat bahwa PT Primissima berutang kepada pegawai, sehingga jika perusahaan dipailitkan, maka para pegawai memiliki pegangan.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com di lokasi pabrik PT Primissima terlihat sepi dan tidak ada aktivitas pegawai sama sekali.