Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Shelter itu disebut menurun kualitasnya sehingga menjadi sia-sia karena dikorupsi. Shelter itu seharusnya tahan gempa serta bisa melindungi masyarakat jika terjadi tsunami. 

“Ada yang memang tidak digunakan. Beberapa yang sudah kami cek, kualitasnya menurun. Jadi ini sia-sia ketika terjadi, ya walaupun kita berdoa tidak terjadi ya. Ini kan antisipasi, kalau terjadi ini akan sia-sia, kualitas bangunannya jelek,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, Rabu (10/7/2024).

KPK mengendus dugaan penurunan kualitas pembangunan shelter tersebut. Kini, proyek itu tengah dicek lebih lanjut oleh ahli konstruksi. “Ada yang sudah jadi, bahkan ada juga yang sudah rusak lagi. Jadi ini kan sudah lama,” tutur Asep.

KPK mengusut proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di NTB.  Pembangunan shelter tsunami dilakukan oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2014.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Senin (8/7/2024) mengatakan penyidikan telah dilakukan KPK sejak 2023 lalu. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua pihak sebagai tersangka. “Telah menetapkan dua tersangka, yaitu satu dari penyelenggara negara dan satu lainnya dari BUMN,” ujar Tessa.

KPK belum membeberkan secara resmi identitas para tersangka serta detail konstruksi perkaranya. Pengumuman resmi akan dilakukan KPK ketika penyidikan telah mencukupi. “Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar Rp 19 miliar,” tutur Tessa.