Mahfud Nilai KPU Sudah Tak Layak Selenggarakan Pilkada, Anggota DPR: Kalau Diganti Sekarang, Sangat Repot Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, saat ini sudah tidak cukup waktu untuk mengganti Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU ). Hal itu disampaikan merespons pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa KPU saat ini sudah tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024 setelah terungkapnya perbuatan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang berujung sanksi pemecatan. "Kalau pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024). Meski demikian, ia tetap menghormati Mahfud yang menyoroti persoalan di tubuh KPU saat ini. Namun, menurutnya, tahapan Pilkada 2024 harus terus berlanjut. Diketahui, tahapan Pilkada terdekat yaitu pendaftaran pasangan calon kepala daerah, Agustus mendatang. Sementara itu, pemungutan suara Pilkada 2024 dijadwalkan pada 27 November 2024. "Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan, sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan, akan berantakan," ujar Ketua DPP PKS ini. Sebelumnya diberitakan, Mahfud menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari yang berujung sanksi pemecatan dari Ketua KPU. Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024. “ Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia ,” tulis Mahfud, dikutip Kompas.com , Senin (8/7/2024). Sebab, menurut Mahfud, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para komisioner KPU RI lainnya setelah skandal Hasyim terungkap. Salah satunya yakni dugaan setiap komisioner KPU yang mendapatkan tiga mobil dinas mewah. Ada pula kabar tindakan berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas. “ Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah ,” tulis Mahfud. “ Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam ,” tulis dia. Atas dasar itu, Mahfud berpandangan bahwa pemerintah dan DPR seharusnya mengambil tindakan terhadap para komisioner dan tidak membiarkan hal itu terjadi. Menurut Mahfud, perombakan atau pergantian semua komisioner KPU RI patut dipertimbangkan seiring dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.