Jakarta, CNN Indonesia --

Perludem mengkritik langkah KPU yang memutuskan untuk tidak lagi menampilkan grafik atau data hasil perhitungan sementara perolehan suara Pemilu 2024 dalam laman Sirekap.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati menilai kebijakan KPU yang menghapus grafik data perolehan suara itu tidaklah tepat jika alasannya untuk menghindari polemik di masyarakat.

Menurut Ninis, KPU seharusnya dapat fokus membenahi sistem yang digunakan aplikasi Sirekap untuk menjawab polemik yang timbul di masyarakat. Apalagi, proses rekapitulasi suara sendiri telah berjalan lebih dari 50 persen.

"Jika ada yang bermasalah, maka seharusnya KPU menjelaskan dan segera memperbaiki Sirekap. Kalau tidak mau ada polemik harusnya Sirekap yang dibenahi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).

Ninis mengaku khawatir apabila grafik dan data hasil perhitungan suara sementara dihilangkan dari laman Sirekap malah akan menambah kegaduhan di masyarakat.

Ninis mengingatkan aplikasi Sirekap menjadi penting bagi publik sebagai bentuk transparansi dan publikasi data dalam penghitungan suara. Pasalnya, ia menilai sulit bagi publik untuk mengawasi proses-proses perhitungan suara di tingkat yang lebih tinggi.

"Sehingga Sirekap bisa hadir untuk memberikan gambaran atas progress penghitungan suara. Publik pun bisa melakukan pengawasan atas proses tersebut," ujarnya.

"Sehingga sebetulnya baik itu grafik maupun foto formulir Model C Hasil sama-sama penting untuk ditampilkan," katanya.

Sebelumnya KPU memutuskan tidak lagi menampilkan grafik data hasil tabulasi sementara perolehan suara pemilu baik Pilpres maupun Pileg 2024 di Aplikasi Sirekap.

KPU beralasan hanya akan menampilkan formulir Model C Hasil plano sebagai bukti otentik yang ditulis oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS) untuk menghindari polemik di masyarakat.

"Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader (KPPS) dan operator Sirekap KPU Kabupaten/Kota akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka. Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu," ujar Komisioner KPU RI Idham Holik kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/3) malam.

"Sirekap fokus ke tampilan foto formulir Model C Hasil saja, tanpa menampilkan kembali data numerik hasil tabulasi sementara perolehan suara peserta pemilu hasil pembacaan foto Formulir Model C Hasil plano," jelas Idham.

(tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]