Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai politik terbesar di Sumatra Utara (Sumut). Kendati demikian, sudah hampir dari dua dekade kader PDIP tidak menjadi gubernur/wakil gubernur Sumut.

Jelang Pilkada Sumut 2024, PDIP kembali berambisi meraih kursi nomor satu/dua di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatra tersebut. Untuk mewujudkannya, PDIP tampak harus menghadapi mantan kadernya sendiri Bobby Nasution.

Masalahnya, Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada Pilpres 2024 lalu, perang dingin antara PDIP vs Jokowi sangat kental terasa: PDIP mendukung Ganjar Pranowo – Mahfud MD sedangkan Jokowi diyakini ada di belakang Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Seperti diketahui, Jokowi ‘menang’ lawan PDIP. Tentunya, PDIP tidak ingin mengulang kekalahan tersebut dalam kontestasi Pilkada 2024.

Di samping itu, Bobby juga sudah memborong dukungan dari mayoritas partai politik di Sumut. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat turut menyatakan akan dukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali.

Singkatnya, Bobby tidak akan menjadi lawan mudah bagi PDIP.

Ambisi PDIP untuk mengantar kader sendiri menjadi calon gubernur/wakil gubernur Sumut 2024 sudah kerap disampaikan ke publik.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia karena tingkah laku kader yang tidak taat konstitusi dalam rapat kerja nasional V beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Hasto menyatakan sudah jelas PDIP tidak akan lagi mengusung kader atau mantan kader yang ikut bersekongkol merusak konstitusi dalam ajang Pilpres 2024 lalu seperti Bobby.

"Sikap politiknya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader yang tidak taat pada konstitusi, tidak menjaga demokrasi, tidak melaksanakan agenda reformasi, sehingga sikapnya sudah sangat clear [jelas]," katanya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta selama, Kamis (6/6/2024).

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon meyakini pihaknya bisa mengalahkan Bobby dalam ajang Pilkada Sumut 2024. Dia menjelaskan, PDIP memiliki banyak sosok yang disiapkan untuk jadi lawan Bobby.

Rapidin mengungkapkan, sejumlah tokoh eksternal sudah mendaftar ke PDIP Sumut untuk diusung menjadi calon gubernur Sumut 2024 seperti gubernur petahana Edy Rahmayadi dan wakil gubernur petahana Musa Rajekshah alias Ijeck. Sementara itu, untuk kader internal PDIP, yang akan coba didorong adalah Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

Ambisi tersebut memang tak muluk-muluk. Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 tentang Pilkada, hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah.

Sementara itu, hasil Pileg 2024 menunjukkan PDIP meraih 21 dari 100 kursi DPRD Sumut (lebih dari 20%). Artinya, PDIP bisa mengusung calon gubernur-wakil gubernur sendiri apabila dirasa perlu.

Apalagi, PDIP sudah punya sejarah antarkan kadernya untuk meriah kursi jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumut. Pada 2003 misalnya, Ketua DPD PDIP Sumut Rudolf Pardede terpilih menjadi wakil gubernur Sumut untuk dampingi gubernur petahana Tengku Rizal Nurdin.

Bahkan, Rudolf Pardede naik jabatan menjadi gubernur pada 2006 karena Tengku Rizal wafat. Tentu, PDIP ingin mengulang sejarah manis tersebut.

Yang perlu menjadi catatan, saat itu gubernur-wakil gubernur masih dipilih oleh anggota DPRD Sumut bukan langsung oleh rakyat.

Usai pemilihan gubernur Sumut langsung oleh rakyat pada 2008, PDIP tidak pernah meraih kemenangan lagi.

Pada Pilkada Sumut 2008, PDIP mengusung sendiri pasangan Tritamtomo-Benny Pasaribu. Meski demikian, pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho yang menjadi pemenang. Syamsul-Gatot didukung tiga partai besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan sembilan partai kecil lainnya.

Pada Pilkada Sumut 2013, PDIP kembali mengusung kadernya Effendi Simbolon sebagai calon gubernur didampingi oleh Jumiran Abdi. Namun, PDIP kembali menelan pil pahit kekalahan usai pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi yang menjadi pemenang. Gatot-Tengku didukung koalisi PKS-Hanura.

Terbaru, pada 2018, PDIP kembali mengusung duo kadernya Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumut. PDIP jalin kerja sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga memiliki 20% kursi di DPRD Sumut.

Sekali lagi, PDIP harus mengakui kemenangan lawannya pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang didukung koalisi besar Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, hingga Nasdem (memiliki 60% kursi di DPRD Sumut).

Sepertinya, kejadian 2018 akan terulang lagi pada Pilkada Sumut 2024: jika PDIP ngotot usung kadernya maka akan melawan koalisi besar pendukung Bobby Nasution.

Gabungan partai politik pendukung Bobby saat ini (Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem) sudah memiliki 62 kursi (62%) di DPRD Sumut. Selain PDIP, partai politik di DPRD Sumut yang belum menyatakan usung Bobby yaitu Hanura (punya 4 kursi), PPP (1 kursi), dan Perindo (1 kursi).

Jika PDIP bisa melobi Hanura, PPP, dan Perindo maka koalisi tersebut memiliki 27% kursi di DPRD Sumut. Tentu, masih kalah jauh dari koalisi pendukung Bobby.

Meski demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Apalagi, Djarot menduga banyaknya dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024 bukan karena kapasitasnya melainkan karena faktor Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).