Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang (8/7/2024). Rapat tersebut untuk membahas keberlanjutan dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Hal itu disampaikan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab singkat pertanyaan media, seperti dikutip dari Antara, Senin, 8 Juli 2024.

"Rapat harga gas," ujar Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Beberapa menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut yakni Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi kebijakan HGBT. "Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,” ujar Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin.

Adapun evaluasi tersebut utamanya menilik sisi penerimaan negara. Rizal menilai, benefit yang diterima industri dari penyesuaian HGBT tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan. Kementerian ESDM mencatat penerapan kebijakan harga gas tertentu itu berdampak pada pengurangan penerimaan negara sebesar Rp29,39 triliun pada 2021-2022.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.