Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 17,7 triliun periode 2015-2022. Modal tersebut untuk penugasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), KAI Commuter, dan LRT Jabodebek. 

"Seluruh PMN ini secara reguler kita laporkan kepada DJKN sebagai pengelola PMN dan BPK dan PT SMI, dan seluruh PMN ini kita laporkan dari tahun ke tahun dalam RUPS," ungkap Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAl, Salusra Wijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, dikutip Selasa (9/7/2024).

Salusra merinci, pada 2015 KAI mendapat PMN senilai Rp 2 triliun. Kemudian pada 2017, persereon mengantongi modal Rp 2 triliun Rp 3,6 triliun pada tahun selanjutnya untuk pembangunan LRT Jabodebek.

Selanjutnya pada 2021, KAI mendapat PMN Rp 6,9 triliun, dengan Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek dan Rp 4,3 triliun untuk proyek KCJB. Adapun pada 2022 KAI mendapatkan PMN sebedar Rp 3,2 triliun untuk proyek KCJB.  Dengan demikian, nilai total PMN yang dikeluarkan untuk proyek KCJB menyentuh Rp 7,5 triliun.

KAI Minta PMN hingga Insentif Fiskal buat Bayar Utang CDB Rp 6,9 Triliun

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah mendapat pinjaman sekitar Rp 6,9 triliun dari China Development Bank (CDB) per Februari 2024 lalu. Pinjaman ini digunakan untuk menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan, secara pencatatan buku, pinjaman tersebut juga menjadi beban KAI. Meski, dalam memenuhi pelunasan cost overrun proyek Kereta Cepat Whoosh, ada keterlibatan konsorsium Indonesia maupun China.

"Kereta Api cepat itu kita lead consortium sebetulnya. Tidak hanya KAI yang setor modal. Tapi asetnya masuk ke buku kereta api (KAI). Artinya kalau asetnya masuk buku kereta api (KAI), utangnya masuk kereta api," ungkap Agus saat ditemui di Jakarta, Senin, 22 April 2024.