Para Komisioner KPU ternyata mendapat fasilitas mobil mewah. Mahfud MD menyoroti terkait penggunaan tiga mobil mewah sebagai kendaraan dinas hingga sewa jet.

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin menepis kabar tiga unit mobil sebagai kendaraan dinas.

"Ya yang pasti sih mobil dinas itu dua, satunya kan mobil lama yang tidak semuanya dipakai," kata Afif di kawasan Jakarta Selatan, Senin (8/7).

Selanjutnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Bernad Dermawan, mengatakan fasilitas mobil yang didapatkan komisioner KPU merupakan kendaraan sewa.

"Mobil sewa untuk operasional komisioner sebanyak 2 mobil yakni jenis Alphard dan Palisade," kata Bernard.

Belum diketahui apakah Alphard yang digunakan para komisioner merupakan generasi baru yang sudah usung teknologi hybrid. Kini, Toyota hanya menjual Alphard dengan mesin bensin 2.500 cc dan mesin hybrid 2.500 cc.

Mobil boxy mewah itu menyasar pasar konglomerat di Indonesia. Sebelum masuk hybrid, Alphard dipasarkan dalam beberapa varian, antara lain 2.5 X, 2.5 G, dan 3.5 Q.

Toyota Alphard berkubikasi 2.494 cc memakai kode 2AR-FE empat silinder segaris, 16 valve DOHC dual VVT-i. Di atas kertas, mesin itu bisa memuntahkan tenaga maksimal sebesar 180 PS pada 6.000 rpm di angka torsi 234 Nm di 4.100 rpm. Fitur tenaga dan torsi itu disalurkan melalui transmisi otomatis FF-2 WD CVT.

Sedangkan Alphard 3.5 Q menggunakan mesin lebih besar dengan kode 2GR-FKS 3.500 cc yang bisa menyemburkan tenaga 300 PS di 6.200 rpm dan torsi 36,8 di 4.700 rpm. Tenaga itu disalurkan melalui 8 percepatan otomatis.

Mobil mewah kedua yang disewakan buat para Komisioner KPU adalah Hyundai Palisade. SUV gagah yang siap diajak blusukan.

Hyundai Palisade masih mengandalkan mesin R. 2.2 L CRDI inline 4 cylinder diesel dengan e-VGT yang didukung 8-speed automatic transmission. Mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga hingga 200 PS/3.800 rpm dengan torsi maksimum mencapai 440 Nm pada rentang 1.750-2.750 rpm.

Mobil dinas jadi sorotan

Sebelumnya, Mahfud Md menyorot pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang terlibat kasus asusila. Mahfud menilai KPU tidak layak jadi penyelenggara Pilkada.

Hal itu diutarakan Mahfud dalam akun X miliknya @mohmahfudmd seperti dilihat Senin (8/7). Mulanya, ia menyinggung soal keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Hasyim.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud.