Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro (kiri) didampingi Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Pol. Untung Widyatmoko memberikan keterangan pers pengungkapan kasus tindak pidana perjudian online jaringan internasional di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Walkot Jakbar nyatakan bakal sanksi tegas ASN yang main judi online Dalam Negeri    Widodo    Selasa, 09 Juli 2024 - 16:09 WIB

Elshinta.com - Wali Kota Jakbar, Uus Kuswanto menyatakan bakal  mengenakan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti bermain judi dalam jaringan (online) mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN.

"Kepada PNS yang bermain judi online di lingkungan pemerintah provinsi maupun kota atau kabupaten, sudah jelas sanksinya ada di aturan dan di ketentuan," kata Wali Kota Jakbar, Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut Uus, sanksi yang ada dalam peraturan tersebut sudah jelas, sehingga seluruh ASN di Pemkot Jakbar diminta untuk menghindari judi online.

"Karena sanksinya sudah jelas, diatur dalam undang-undang ASN. Untuk itu saya minta kepada teman-teman jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Barat agar tidak berjudi online atau kegiatan apapun yang ada kaitan dengan masalah judi online," tutur Uus.

Uus melanjutkan Pemerintah bersama  Kepolisian sudah pasti bisa mendeteksi para pemain judi online.

"Kepolisian maupun aparat hukum sudah bisa mendeteksi siapa yang bermain siapa yang tidak, tinggal dilihat dari aplikasi (website) yang biasa dipergunakan oleh teman-teman ASN kalau memang mereka masih atau suka main judi online," kata Uus.

Sebelumnya, Uus menyebutkan bermain judi dalam jaringan (daring) bisa merusak motivasi kerja seseorang sehingga menjadi tidak produktif.

"Karena bagaimanapun judi online itu membuat orang malas bekerja, membuat orang malas untuk beraktivitas. Sehingga mereka tidak produktif karena di pikiran dia hanya khayalan, pingin dapat uang secara instan," kata Uus di Jakarta, Senin (8/7).

Adapun mengenai pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani judi daring di wilayah Jakarta Barat (Jakbar), Uus menyebutkan, pihaknya menunggu instruksi dari Provinsi DKI Jakarta.

"Saya menunggu. Kalau saya bikin sendiri (tidak bisa), kan kita ada dari pemerintah provinsi. Kami nanti mengikuti perkembangan dari pimpinan," kata Uus.

Pada 25 Juni 2024, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto mengungkapkan Kecamatan Cengkareng merupakan wilayah dengan jumlah penjudi terbanyak, yakni 14.782 orang dengan total transaksi mencapai Rp176 miliar.

Selanjutnya, Kecamatan Kalideres dengan jumlah penjudi online 9.825 orang dan total transaksi mencapai Rp113 miliar. Disusul Kecamatan Tambora sebanyak 7.916 orang dengan total transaksi Rp196 miliar.

Sumber : Antara