GELORA.CO –Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Juli sangat realistis.

Mardani menyatakan, kepala negara seharusnya tidak memaksakan untuk bisa segera berkantor di ibu kota baru tersebut.

”Bagus. Pak Jokowi realistis. Nggak usah dipaksakan. Biar semua rapi dan berkualitas,” kata Mardani kepada JawaPos.com, Selasa (9/7).

Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut, tidak seharusnya dipaksakan untuk bisa berkantor di IKN Nusantara. Hal itu dilakukan agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

”Jangan dipaksa. Malah nanti timbul masalah. Ayo semua kembali bekerja membangun bangsa,” ucap Mardani.

Mardani juga menyampaikan bahwa Upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara juga tidak seharusnya dipaksakan. Dia menyarankan, Upacara 17 Agustus sebaiknya tetap digelar di Jakarta. Mengingat infrastruktur di IKN Nusantara belum sepenuhnya rampung.

”Kalau itu disatukan di Istana Negara Jakarta juga bagus. Berhemat saat masyarakat tengah kesulitan,” tegas Mardani.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan belum ada rencana dalam waktu dekat untuk berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal itu karena infrastruktur di IKN Nusantara belum sepenuhnya siap.

”Airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap, pindah,” ucap Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi mengaku sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakuat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait proses pembangunan di IKN Nusantara. Namun, dari laporan itu pembangunan kantornya belum sepenuhnya selesai. ”Sudah, tapi belum,” ucap Jokowi.