Jakarta, Beritasatu.com - Defisit APBN 2024 diprediksi akan meningkat menjadi Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari PDB pada akhir 2024. Angka ini lebih tinggi dari target awal yang sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, peningkatan defisit disebabkan oleh pendapatan negara yang mengalami koreksi atau tidak mencapai target. Pada saat yang sama, belanja negara tumbuh hingga 9,3%.

"Kami memproyeksikan APBN 2024 akan berakhir dengan defisit keseimbangan primer sebesar Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini berarti terjadi peningkatan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (8/7/2024).

Pembiayaan anggaran sebesar Rp 609,7 triliun dihitung dengan mempertimbangkan penerbitan SBN yang lebih rendah Rp 214,6 triliun dan tambahan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun untuk mengurangi penerbitan SBN dan memenuhi kewajiban pemerintah.

Pemerintah telah mengumpulkan SAL sejak 2022 hingga 2023 yang dapat digunakan pada 2024 ini. Meskipun suku bunga dunia tinggi dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan, penerbitan SBN tetap terkendali, sehingga imbal hasil (yield) SBN tetap kompetitif tanpa tekanan besar.

"Kami mengusulkan kepada DPR untuk menggunakan tambahan SAL sebesar Rp 100 triliun dari yang Rp 51 triliun yang sudah diusulkan dalam Undang-Undang APBN. Ini bermanfaat agar kita tidak perlu terlalu banyak masuk ke pasar dan tetap bisa menjaga kinerja SBN," kata Sri Mulyani.

Realisasi penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun pada akhir 2024. Angka ini terdiri dari Rp 2.218,4 triliun penerimaan perpajakan, Rp 549,1 triliun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Rp 34,9 triliun penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan terbagi menjadi Rp 1.921,9 triliun dari pajak serta Rp 296,5 triliun dari bea dan cukai. Penerimaan pajak lebih rendah Rp 66,9 triliun dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun.

Realisasi bea dan cukai juga turun Rp 24,5 triliun dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 321 triliun. Namun, realisasi PNBP meningkat Rp 57,1 triliun dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 492 triliun, sedangkan penerimaan hibah diperkirakan meningkat Rp 34,5 triliun karena adanya hibah untuk penyelenggaraan pilkada.

"KPU akan menerima hibah dari daerah, sehingga tercatat sebagai penerimaan hibah yang cukup signifikan," jelas Sri Mulyani.

Realisasi belanja negara mencapai Rp 3.412,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.558,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 854 triliun. Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.198,8 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 1.359,4 triliun.