Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa  dengan adanya pemeriksaan keuangan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan bahwa pemberian opini oleh BPK sudah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK serta memberikan manfaat. 

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang kedelapan sejak diraih LKPP pada 2016. LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

“Oleh karena itu, opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik,” tutur Isma Yatun dalam  acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

Dia mengatakan  pencapaian opini WTP ini tidak lepas dari komitmen dan upaya  pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Sebelumnya resiliensi pemerintah juga diuji dalam situasi sulit dan tak terduga, yakni pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai dengan 2022.

Dalam beberapa tahun terakhir BPK mencatat komitmen dan upaya pemerintah dalam mengelola APBN seoptimal mungkin sebagai peredam ketegangan  (shock absorber) untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tetap memperoleh opini WTP.

“Sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pascapandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain,” tutur Isma Yatun.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa  pemerintahan saat ini  pemerintahan presiden terpilih  Prabowo Subianto ke depan akan  memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi dari BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola syarat transparan dan akuntabel.

“Saya minta kepada para menteri kepala lembaga dan kepala daerah untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik,” pungkas Jokowi.