Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, membantah anggaran pendidikan yang mengalir melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) atau kini Transfer ke Daerah (TKD) salah sasaran. 

Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menuturkan bahwa TKD merupakan skema transfer, bukan peruntukkan program atau kegiatan. 

“Beberapa hari ini beredar informasi seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui Dana Desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Dipastikan hal tersebut tidak benar!” tegasnya dalam akun X @prastow, Senin (8/7/2024). 

Prastowo menjelaskan bahwa dana pendidikan sendiri dialokasikan melalui TKD non Dana Desa, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan komponen lainnya. 

“Tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD. Dana Desa dialokasikan untuk keperluan lain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan di desa,” lanjutnya. 

Mengacu Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 /2023 tentang APBN 2024, total anggaran pendidikan 2024 mencapai Rp665 triliun. Alokasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) senilai Rp241,4 triliun, TKD Rp346,5 triliun, dan Pembiayaan Rp77 triliun. 

Secara perinci, untuk TKD, alokasi anggaran pendidikan melalui tiga skema. Pertama, DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp212,1 triliun. 

Kedua, DAK senilai Rp132,1 triliun yang mencakup DAK Fisik Rp15,8 triliun dan DAK Non Fisik Rp116,3 triliun. Ketiga, Dana Otonomi Khusus (Otsus) mencapai Rp2,2 triliun. 

Anggaran pendidikan 2024 diupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih layak. Manfaat nyata yang diterima yaitu seperti bantuan PIP, KIP, BOS, hingga Prakerja. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan sepanjang Januari hingga Juni 2024 atau semester I/2024, pemerintah telah melakukan belanja pendidikan senilai Rp258,2 triliun atau 38,8% dari pagu. 

“Rp258,2 triliun naik 8,3% dari tahun lalu, baik dalam bentuk belanja pemerintah pusat maupu melalui transfer yang lebih besar Rp156,7 triliun untuk DAU earmark, bantuan operasi sekolah dan PAUD,” ujarnya dalam Raker Banggar DPR bersama Menkeu dan Gubernur BI, Senin (8/7/2024). 

Untuk belanja melalui skema TKD mencapai Rp156,7 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. 

Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,6 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh mempertanyakan keberadaan Dana Desa dalam anggaran pendidikan. 

Muhammad Nuh menilai seharusnya dana pendidikan hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).  

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).