Jakarta, Beritasatu.com - Nadiem Anwar Makarim atau Nadiem Makarim diangkat sebagai menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (Mendikbudristek) sejak 28 April 2021.

Dia mengucapkan sumpah sebagai mendikbudristek pada 23 April 2021. Sebelumnya pada 23 Oktober 2019 ia mengucapkan sumpah sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan, yang kemudian dilebur dengan jabatan menteri riset dan teknologi.

Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand.

Namun, dalam perjalanannya, kebijakan Nadiem sebagai mendikbudristek banyak dikeluhkan orang. Salah satu kritik terakhir terarah kepada Nadiem soal skandal guru besar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang memakai Jurnal Predator untuk mendapatkan titelnya.

Kasus lain yang disorot adalah banyaknya guru yang terjerat pinjaman online karena gaji pendidik ini di bawah upah minimum regional (UMR). Berikut catatan merah menteri yang juga putra pengacara Nono Anwar Makarim ini:

1. Guru Terjerat Pinjol karena Gaji di Bawah UMR
Banyak guru terutama guru honorer yang terjerat pinjaman online atau pinjol karena gajinya yang minim. Gaji mereka bahkan di bawah upah minimum regional (UMR) daerah setempat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (KE PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan, guru menjadi korban pinjaman online atau pinjol ilegal terbanyak. Data ini merupakan hasil dari survei independen.

Guru menjadi pihak yang paling banyak terjerat pinjol karena gaji mereka yang jauh dari standar bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemenristekbud di bawah pimpinan Nadiem Makarim seharusnya memikirkan bagaimana agar para guru ini bisa memenuhi kebutuhannya secara layak.

2. Perubahan Kurikulum Merdeka Belajar Diluncurkan Tanpa Sosialisasi dan Juklak 
Dalam masa kepemimpinan Nadiem, Kemendikbudristek meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai acuan untuk pendidikan di Indonesia. Namun, kurikulum ini kemudian memicu kritik.

Hadirnya Kurikulum Merdeka justru memberi masalah baru. Sebagaimana kurikulum baru tentu saja butuh penyesuaian dalam waktu cukup lama. Sementara situasi saat ini sangat tidak tepat untuk memberikan ruang yang cukup bagi penyesuaian kurikulum.

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra menilai bahwa Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru tidak mendukung upaya pemulihan pembelajaran yang terdampak pandemi Covid-19.