Jakarta, CNN Indonesia --

Junta militer Myanmar resmi menunda pemilihan umum yang dijanjikan akan berlangsung pada Agustus tahun ini usai kudeta 2021 lalu.

Keputusan itu muncul seiring Pemimpin junta Min Aung Hlaing mengumumkan untuk memperpanjang status darurat hingga enam bulan ke depan pada Senin (31/7), seperti dikutip Reuters.

Junta menyebut kekerasan yang masih terjadi di Myanmar sebagai dalih menundah pemungutan suara.

"Dalam melaksanakan pemilu, agar pemilu yang bebas dan adil, serta bisa memberikan suara tanpa rasa takut, tetap diperlukan pengaturan keamanan sehingga status darurat perlu diperpanjang," demikian pernyataan junta militer Myanmar di TV pemerintah.

Menanggapi pengumuman itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat menyatakan memperpanjang keadaan darurat akan menjerumuskan Myanmar lebih dalam ke jurang kekerasan dan ketidakstabilan.

"Kebrutalan rezim yang meluas dan mengabaikan aspirasi demokrasi rakyat Myanmar terus memperpanjang krisis," kata juru bicara Kemlu AS Matthew Miller.

Myanmar berada dalam krisis politik dan kemanusiaan usai militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021. Junta menuding partai pemenang, Liga Demokrasi Nasional (NLD) melakukan kecurangan saat pemungutan suara pada November 2020.

Saat melancarkan aksinya, militer juga menangkap ketua partai NLD, Aung San Suu Kyi, hingga pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden.

Tak terima dengan penggulingan itu, warga ramai-ramai turun ke jalan memprotes militer. Namun, junta menanggapi dengan kekerasan.

Sejumlah milisi di Myanmar pun turut serta melawan junta. Banyak dari warga sipil yang angkat senjata usai berlatih diam-diam di hutan.

Rezim Aung Hlaing juga tak segan menangkap hingga membunuh siapa saja yang dianggap melawan pemerintahan mereka.

Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), melaporkan jumlah korban tewas sejak kudeta mencapai 3.875 orang, sementara yang ditangkap 24.100. Mereka yang masih ditahan sebanyak 19.733 orang.

(isa/bac)