Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi investasi hulu migas di Provinsi Riau selama 2020 hingga 2023 mencapai Rp 274 triliun. Sementara itu, rencana investasi di tahun 2024 sebesar Rp 69 triliun.

"Investasi dari hulu migas tentunya juga akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi Riau, kami terus mendorong KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk menyerap tenaga kerja lokal serta memprioritaskan penyediaan barang dan jasa lokal," ujar Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).

Dwi telah bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Riau dalam rangka membahas isu operasional serta upaya bersama dalam peningkatan produksi hulu migas di Provinsi Riau. Menurutnya Provinsi Riau merupakan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia saat ini, dengan kinerja lifting migas mencapai 180.000 BOPD (barel minyak per hari) atau 30% dari lifting nasional.

"Dibutuhkan sinergi bersama antara SKK Migas dan Pemprov Riau untuk mengatasi berbagai isu di lapangan. Kami juga terus berupaya agar total produksi di Provinsi Riau dapat meningkat guna mengejar target 1 juta BOPD. Selain itu, keberadaan industri hulu migas juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat antara lain melalui DBH (Dana Bagi Hasil) Migas, PI (Participating Interest) 10%, dan program pengembangan masyarakat," bebernya.

Dalam pertemuan tersebut, Dwi juga menyampaikan empat hal terkait dukungan operasional yang diperlukan dari Pemprov Riau. Pertama, terkait masih adanya kendala infrastruktur di sekitar wilayah operasi yang memerlukan dukungan perbaikan oleh Pemprov Riau/

Lalu dukungan pemulihan situasi darurat di Wilayah Kerja (WK) CPP yang menyebabkan turunnya produksi sejak Februari 2024, kemudian tumpang tindih lahan di area kawasan hutan, dan kendala pengadaan tanah skala besar.

Pj. Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen dari Pemprov Riau untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas di wilayahnya. Ia menyatakan langkah-langkah konkret akan segera diambil dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mengatasi berbagai isu yang disampaikan oleh SKK Migas.

"Hal ini penting, terlebih lagi Riau telah mengelola PI 10% melalui BUMD Riau Petroleum di WK Rokan, Siak, dan Kampar. Sehingga Pemprov berkepentingan agar operasi migas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, sehingga target produksi dapat tercapai," tutupnya.