Seluruh saksi dari PDIP Solo menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2024. Penolakan tersebut rencananya akan dilanjutkan hingga rekapitulasi tingkat Kota yang akan digelar Sabtu (2/3) besok.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Solo, Her Suprabu menerangkan penolakan tersebut dilakukan atas instruksi dari DPP PDIP. PDIP tidak menandatangani berita acara rekapitulasi Pilpres di lima kecamatan yang ada di Solo.

"Kita memang ada instruksi dari DPP untuk tidak menandatangani berita acara perhitungan presiden dan wakil presiden," kata Her saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (1/3).

Menurut Her, dalam instruksi tersebut DPP tidak menjelaskan alasannya melarang para saksi meneken berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pilpres. Pihaknya hanya melaksanakan perintah dari DPP.

"Nggak tahu alasannya. Yang pasti kita diinstruksi, ada larangan (menandatangani), ya sudah, kita tidak tandatangan," katanya.

Namun ia tak menampik kemungkinan larangan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2024. Apalagi,DPP juga menyusun laporan lengkap terkait berbagai kejanggalan selama proses Pemilu. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh DPP.

"Kita diminta oleh DPP untuk melaporkan kejadian-kejadian baik itu intimidasi, dugaan kecurangan, dari pendaftaran, kampanye, sampai pasca penghitungan," katanya.

"Terkait kecurangan dan sebagainya nanti yang mengurusi dari DPP ya," tambah Her.

Tidak adanya tanda tangan dari saksi PDIP memang tidak akan mempengaruhi proses rekapitulasi penghitungan hasil Pemilu. Proses rekapitulasi rencananya tetap dilanjutkan di KPU Kota, Sabtu (2/3) besok. Her mengatakan pihaknya juga dilarang untuk menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres di KPU Kota Solo.

"Sampai tingkat kota nanti kita nggak akan tanda tangan," katanya.

Namun Her menegaskan saksi-saksi dari PDIP hanya menolak menandatangani hasil rekapitulasi Pilpres.

"Pilpres saja. Yang Pileg dan DPD kita tanda tangan,"kata Her.

[Gambas:Video CNN]