PIKIRAN RAKYAT - Family Office yang mengatur keuangan dan investasi keluarga kaya, dinilai akan menimbulkan dampak untuk masyarakat menengah ke bawah jika diterapkan di Indonesia. Sebab, Indonesia didominasi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

“Tentu akan berdampak, karena ketika ada perusahaan besar, maka akan timbul gravitasi ekonomi yang akan menarik para pelaku ekonomi kecil di sekitarnya. Nah, disini pelaku UMKM juga perlu difungsikan,” kata pengamat ekonomi Madura, Jakfar Sadik, Kamis 4 Juli 2024.

Ketika Family Office diterapkan di Indonesia, maka akan banyak perusahaan besar yang beroperasi. Dari situlah, masyarakat menengah ke bawah bisa ikut andil membuka usaha, seperti berjualan di sekitar pabrik.

"Di samping itu, perlu adanya kontroling dari pemerintah dengan membatasi kegiatan ekonomi yang memicu monopolitik," ujar Jakfar Sadik.

Terkait isu yang juga berkembang adalah liberalisme dan kapitalisme yang bergandengan dengan Family Office, dia menyarankan agar pemerintah mengatur monopolitik yang pelakuknya bisa menjadi penjual tunggal, pembeli tunggal, yang nantinya bisa mengatur harga.

"Dampak baik akan selalu bergandengan dengan dampak buruknya. Bagaimana mempersiapkan diri dengan diterapkannya Family Office ini, tentu perlu upaya dan survey yang mendalam. Bermanfaatkah bagi masyarakat kita? Sudah tepat sasarankah? Mari sama-sama menjaga," tutur Jakfar Sadik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ingin membuat family office di Bali. Family office merupakan firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta.

Firma tersebut memberikan pelayanan pada individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi (HNWI). Layanan itu berupa manajemen investasi hingga pemberian nasihat sosial. 

“Family office itu orang-orang luar menaruh dana di situ tanpa bunga, di Indonesia," katanya, dikutip pada Jumat, 7 Juni 2024. 

"Jadi, family office itu, nanti banyak orang kaya di dunia melihat Bali jadi alternatif untuk mereka naruh duitnya di Indonesia, tapi jangan dipajakin” ujarnya. 

Meski begitu, nantinya banyak kurs asing yang tersimpan di Indonesia. Luhut Pandjaitan yakin bahwa dengan adanya family office, maka penerimaan negara pun akan meningkat. 

"Saya lapor Bapak Presiden supaya republik dapat duit, dia (konglomerat asing) biar taruh duitnya di sini, USD 100 miliar, USD 200 miliar secara bertahap. Itu saya kira bagus," ujarnya. 

Menurut Luhut Pandjaitan, praktik family office sudah dijalankan di berbagai negara. Beberapa di antaranya adalah Singapura, Hong Kong, Abu Dhabi, dan Uni Emirat Arab. 

Hingga saat ini, di Singapura pun sudah ada 1.500 family office, dengan dana yang 'nangkring' sebesar USD 1,6 triliun.  

“Masa kita gak bisa bikin ini," ucapnya.

Pemerhati Ekonomi, Yusuf Rendy Manilet menekankan bahwa family office di Indonesia harus memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Dia tidak ingin family office di Indonesia hanya menguntungkan orang kaya.

Dia mencontohkan family office yang didirikan para milioner dunia, yang tidak hanya berinvestasi di sektor keuangan. Menurutnya, hal itu menimbulkan efek luberannya tidak begitu besar dirasakan masyarakat.

"Apalagi industri keuangan di Indonesia belum sedalam Singapura atau Hongkong yang menjadi sektor keuangan andalan mereka. Sehingga, jika para orang kaya berinvestasi di industri keuangan mereka manfaatnya bagi pendapatan negara juga besar," kata Yusuf Rendy Manilet, Selasa 2 Juli 2024.

Dia lebih sepakat family office di Indonesia juga berinvestasi di sektor manufaktur. Sebab, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Artinya, dampaknya akan dirasakan masyarakat. Efek luberannya akan besar, selain banyak yang bisa bekerja, juga bsia meningkatkan perekonomian masyarakat," ucap Yusuf Rendy Manilet.

Akan tetapi, jika ingin mendorong family office masuk ke sektor selain keuangan, harus didukung kebijakan yang jelas.

"Jangan sampai kebijakan dari atas sudah bagus, tapi penerapannya di bawah malah bermasalah," ujar Yusuf Rendy Manilet.

"Contohnya, jika meraka ingin mendirikan family office di daerah, maka regulasi pusat dan daerah harus sama. Harus koordinasi yang jelas antara pusat dan daerah agar sama kebijakannya," tuturnya menambahkan.

Akan tetapi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daaerah masih menjadi masalah besar investasi di Indonesia.

"Kordinasi masih menjadi barang mahal di negara ini," kata Yusuf Rendy Manilet.***