Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan saldo anggaran lebih (SAL) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 459,5 triliun. Angka ini turun dari posisi SAL awal 2023 sebesar Rp 478,9 triliun.

“Setelah memperhitungkan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir 2023 menjadi Rp 459,5 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia mengatakan SAL tersebut menjadi instrumen penting dalam pengelolaan APBN sebagai  bantalan pengaman (fiscal buffer)  yang efektif untuk menghadapi gejolak perekonomian global. Dengan adanya SAL, pemerintah dapat memiliki cadangan anggaran untuk melakukan mitigasi dalam meredam tekanan perekonomian global.

“SAL berperan  melindungi APBN dan perekonomian Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan, tekanan, dan ketidakpastian lingkungan global dan domestik pada 2024,” tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, posisi keuangan pemerintah per 31 Desember 2023 adalah aset Rp 13.072,8 triliun, kewajiban Rp 9.536,7 triliun, dan ekuitas Rp 3.536,1 triliun. Kenaikan ekuitas 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti belanja pemerintah semakin berkualitas.

Dia mengatakan realisasi pembiayaan 2023 sebesar Rp 356,7 triliun atau 74,32% dari rencana APBN sebesar Rp 479,9 triliun. Realisasi pembiayaan ini turun Rp 234,3 triliun atau 39,65% dibandingkan pembiayaan 2022. 

Sementara penurunan defisit dan pembiayaan yang signifikan, memperkuat fiskal dan nilai surat berharga segara (SBN), sehingga yield suku bunga utang dapat ditekan. Selain itu, spread (selisih) terhadap suku bunga Amerika Serikat dapat diminimalkan di tengah lonjakan suku bunga global (high for longer).  

Dengan defisit dan realisasi pembiayaan tersebut, terdapat silpa Rp 19,4 triliun, menurun signifikan dibandingkan silpa 2022 sebesar Rp 130,6 triliun. “Penurunan Silpa menunjukkan komitmen pemerintah menindaklanjuti rekomendasi DPR agar pelaksanaan APBN lebih efektif dan efisien," kata dia.