Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19. Sebanyak 6 juta paket bansos sedang diusut dalam kasus ini.

“Tahap tiga, lima, dan enam per tahap itu kurang lebih sekitar 2 juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan 2 juta sekitar 6 juta, ya, enam juta paket,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Tessa belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai sejauh mana korupsi dalam pengadaan bansos ini terjadi. Ia hanya menegaskan tim penyidik KPK masih terus melakukan pendalaman.

“Itu masih kita dalami, karena masuk materi penyidikan, jadi belum bisa ya,” ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK mengendus dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus pengadaan bansos presiden era Covid-19 yang mencapai Rp 250 miliar. Nominal tersebut masih bersifat sementara dan bisa berubah.

“Update terakhir potensi kerugian negara untuk bansos banpres senilai Rp 250 miliar, dan ini masih sementara ya, bisa berubah nanti,” kata Tessa pada Selasa (2/7/2024).

Tessa menjelaskan dugaan korupsi pengadaan bansos presiden yang sedang diusut terkait dengan pengurangan kualitas barang. Dia membenarkan bahwa korupsi tersebut diduga menyebabkan isi komoditas bantuan yang disalurkan menjadi tidak layak.

Dugaan kerugian Rp 250 miliar ini meningkat dari perhitungan sebelumnya, yakni sekitar Rp 125 miliar. Tessa menyebut bahwa nominal dugaan kerugian bertambah seiring dengan penelusuran lebih dalam oleh KPK.

“Ketika kita memeriksa saksi, mengecek alat bukti, dari perhitungan teman-teman auditor juga bertambahnya itu tentunya karena alat buktinya bertambah sehingga nilainya juga bertambah,” tutur Tessa.