Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus sejumlah permasalahan dalam birokrasi di Papua. Salah satunya yang diungkap, yakni terkait isu nepotisme di lingkungan birokrasi Papua.

Hal tersebut disampaikan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria seusai menggelar rapat koordinasi MCP dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) se-Papua Barat Daya dan pendampingan lapangan di Kota Sorong, Rabu (3/7/2024), serta dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) wilayah Sorong, Kamis (4/7/2024).

“Ada patologi birokrasi atau penyakit birokrasi di Papua, di mana aparatur sipil negara (ASN)-nya diangkat karena kedekatan, nepotisme kekeluargaan. Itu sangat kental di wilayah timur,” kata Dian.

Dian menilai persoalan nepotisme tersebut berpotensi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak kompeten. Tidak hanya itu, pihaknya juga mengendus dugaan praktik suap dan gratifikasi oleh pegawai Bappenda Kota Sorong dari wajib pajak, dengan nilai Rp 130 juta setiap bulan. Praktik tersebut diduga sudah berlangsung lama.

“Jelas-jelas ini masuk gratifikasi, tetapi yang bersangkutan malah dipertahankan di Bappenda karena ada unsur kedekatan,” ungkap Dian.

Disebutkan Dian, mengacu postur APBD Kota Sorong, pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hanya masuk sebesar 5,13%. Namun, belanja pegawainya mencapai 41,23%.

“Sementara kota-kota besar di timur itu sudah masuk 2 digit untuk persentasenya dengan belanja pegawainya di bawah 30%, sehingga kami turut mendorong peningkatan pendapatan pajak daerah Kota Sorong untuk naik ke 2 digit," tutur Dian.

Ditambah lagi, masalah nepotisme memberikan efek domino bagi wilayah timur Indonesia. Dian menyebut, banyak aset seperti kendaraan hingga rumah dinas yang dikuasai pejabat dengan dalih merasa sudah berjasa untuk daerah.

Dian menyampaikan, temuan tersebut mestinya menjadi tamparan keras untuk sistem birokrasi di Papua. 

Diketahui, data KPK menunjukkan, survei penilaian intergitas (SPI) 2023 Kota Sorong masuk dalam kategori rentan, dengan skor 58,20 poin (nilai rata-rata nasional 70,97 poin). Adapun skor monitoring center for prevention (MCP) di tahun yang sama, berada di zona kuning dengan capaian 39,76 poin dari skala 0-100.