Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani buka suara perihal desakan masyarakat agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya, usai Pusat Data Nasional (PDN) diretas.

Menurutnya, Presiden memiliki wewenang untuk mengevaluasi menteri selaku pembantunya apabila dirasa tak maksimal menjalankan tugas.

“Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden. Jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, mungkin bisa dievaluasi oleh presiden,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2024).

Menurut Puan, serangan siber yang berdampak terhadap banyak kementerian dan lembaga dalam negeri tersebut mestinya memang tidak terjadi.

DPR disebutnya juga telah membahas permasalahan tersebut dalam rapat kerja untuk mengevaluasi dan merumuskan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah.

“Secara konkret dievaluasi kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab, ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri,” pungkas politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi didesak mundur oleh sejumlah elemen masyarakat akibat serangan siber yang melanda PDN.

Namun demikian, langkah untuk mundur dari jabatan justru dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Aptika Kemenkominfo, Semuel Pengerapan. Dia merasa bertanggung jawab atas kejadian peretasan itu.

"Saya menyatakan bahwa per 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin pada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerja samanya yang terjalin selama ini," kata Semuel kepada awak media, Kamis (4/7/2024).